NUNUKAN – Aksi unjuk rasa mahasiswa terkait protes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM kembali terjadi di Nunukan, Selasa (6/9/2022).
Mahasiswa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nunukan (AMANKAN) kali ini mendatangi Kantor DPRD Nunukan dengan membawa tujuh tuntutan.
Melalui koordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, Muhammad Yusuf menyebutkan masing-masing tuntutan yang diajukan, Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Usut dan tangkap mafia BBM di Kabupaten Nunukan, Membentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi dan gas elpiji 3 Kg, Meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan, Percepat pembentukan forum CSR (corporate social responsibility) yang bertanggungjawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah III, Pembangunan jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringin serta Pembangunan jalan menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan.
Selain melakukan orasi, unjuk rasa yang berlangsung juga diwarnai dengan aksi bakar ban bekas di hadapan petugas keamanan yang berjaga, baik Polres Nunukan maupun Satpol PP Nunukan. Termasuk Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa serta beberapa orang anggotanya.
“Setelah ini, kami berharap anggota DPRD Nunukan yang terhormat ini, segera menyalurkan aspirasi kami. Terutama mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi dan ditindaklanjuti hingga kepada pemerintah Pusat,” tegas Yusuf.
Massa pengunjuk rasa beralasan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada masa transisi pandemi Covid-19 merupakan keputusan yang tidak bijak karena membuat masyarakat semakin terpuruk.
Mengingat dampak dari kenaikan harga BBM secara otomatis membuat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) di pasar ikut mengalami kenaikan harga. Lantaran kebutuhan Bapokting masyarakat Kabupaten Nunukan dipasok dari luar daerah.
“Masa pandemi Covid-19 sudah cukup menghancurkan stabilitas ekonomi nasional. Sekarang pada masa transisi seperti ini, pemerintah menaikkan harga BBM. Apa tidak semakin membuat susah masyarakat,” ujarnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Muhammad Yusuf juga mengatakan, saat ini kesulitan hidup masyarakat di wilayah perbatasan jadi berlipat ganda.
Karena daerah yang terdiri dari beberapa pulau yang membuat aktivitas dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya banyak tergantung dengan akses transportasi air yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah tidak sedikit.
Lebih kurang 50 mahasiswa yang ikut aksi unjuk rasa saat itu diketahui berasal dari beberapa lembaga, masing-masing PMII, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PM NTT, FKMPKN dan IMDKN. (DEVY/DIKSIPRO).
