NUNUKAN – Komandan Kodim 0911/Nunukan Albert Frantesca menegaskan, masyarakat atau unsur manapun jangan takut untuk melaporkan jika mendapati ada oknum anggota TNI yang ikut melakukan praktik-praktik penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi.
“Jika terbukti ada oknum anggota TNI yang ‘bermain’ dengan BBM atau LPG 3 Kg, laporkan. Akan kami tindak tegas,” ujar Albert, Jum’at (3/2/2023)
Ketegasan ini, menurut Albert, selaku aparat keamanan, pihaknya juga bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang bersubsidi di setiap wilayah tugasnya.
Sebagai salah satu unsur Satgas Pengawasan, kata Albaert TNI berkewajiban mengawasi pendistribusian BBM, Gas dan barang lainnya yang di subsidi oleh pemerintah bagi masyarakat agar terhindar dari mafia-mafia BBM.
“Kita (TNI) melakukan pengawasan di segala tempat. Setiap hari turun kepasar bahkan ke tempat penyalur gas 3 kg. Walau terjadi antrean, namun semua tetap berjalan dengan baik,” terang Dandim 0911/Nunukan ini.
Upaya-upaya pengawasan yang dilakukan, lanjutnya, untuk menghentikan rantai dari pengusaha BBM bersubsidi yang menjual kepada perusahaan.
Pernyataan ini diberikan Dandim 0911/Nunukan terkait informasi LSM Pancasila Jiwaku (Panjiku) di Nunukan beberapa waktu lalu, melalui ketuanya, Mansyur Rincing maupun data yang dimiliki Sekretarisnya, Haris Arlek yang menemukan adanya peredaran BBM di Sebuku yang terindikasi berlangsung secara ilegal.
Termasuk penelusuran beberapa media ke wilayah Kecamatan tersebut yang mendapatkan beberapa indikasi terjadinya penyelewengan pendistribusian BBM bersubsidi.
Albert Frantesca menyebut peran media dan LSM sangat membantu sehingga dirinya mengetahui adanya masalah kelangkaan BBM seperti di Wilayah 3 dan dugaan-dugan terjadi praktik penyelewengan pendistribusiannya.
“Apa yang dilakukan rekan-rekan media dan LSM untuk wilayah III, sangat baik. Saya mengapresiasinya, tegas Albert.
Melalui penelusuran dan pemberitaan seperti itu, Alber memastikan akan menindaklanjutinya dengan melakukan pengawasan ke masing-masing SPBU serta pasokan BBM yang diterima dari PT. pertamina (Persero) dan berapa yang didistribusikan untuk masyarakat.
Sebelumnya, Kapolres Nunukan, Taufik Nurmandia yang pernah dikonfirmasi terkait isu maraknya peredaran BBM yang diduga melanggar aturan di Kecamatan Sebuku mengaku belum mengetahuinya lantaran saat itu baru beberapa hari menjabat sebagai Kapolres Nunukan.
Taufik yang baru serah terima jabatan sebagai Kapolres Nunukan pada Sabtu, 21 Desember 2022 memastikan akan mempelajari informasi itu dan segera akan melakukan penyelidikan.
“Sebagai Kapolres baru, saya belum mendapatkan informasi itu. Saya segera akan memerintahkan anggota (Polisi) untuk menelusuri kebenarannya,” kata Nurmandia, Selasa (31/1/2023) lalu.
Sebelumnya, Ketua LSM Panjiku, Mansyur Rincing, melalui investigasi yang dilakukan, menemukan fakta peredaran BBM jenis Pertalite di Kecamatan Sebuku yang dipastikan tidak sesuai ketentuan Undang-Undang migas yang berlaku.
Asal-usul barang yang disebutnya sebagai ‘BBM siluman’ tersebut diketahui didatangkan dari Kabupaten Malinau. Namun anehnya, menurut dia, BBM dimaksud bukan diperoleh dari APMS atau SPBU resmi yang ada di Kabupaten Malinau.
“Ini kan menjadi pertanyaan besar. Darimana BBM itu diperoleh. Aparat jangan bilang tidak tahu karena praktik pendistribusiannya dapat dilihat secara kasat mata. Jangan sampai justru ada aparat yang bermain dibelakangnya,” kata Mansyur saat itu.
Dari masyarakat setempat juga diperoleh informasi yang membenarkan adanya BBM yang didatangkan dari Malinau lalu dijual secara eceran di Kecamatan Sebuku.menurut warga, setiap hari ada saja melihat kendaraan roda empat jenis Pick Up yang sama, bolak balik mengangkut BBM dari Malinau ke Kecamatan Sebuku. Dalam setiap ret pengangkutan, masing-masing Pick Up membawa hingga 7 drum BBM Pertalite dan dalam sehari beberapa kendaraan yang digunakan bisa bolak balik hingga 4 atau 5 kali pengangkutan dari Kabupaten Malinau ke Kecamatan Sebuku.
Berdasar data yang diperoleh media ini, masing-masing unsur terkait yang tergabung dalam Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM bersubsidi di Indonesia, antara lain Badan Intelejen Negara (BIN), TNI (Angkatan darat dan Laut), Polri, Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, Badan Koordianasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ditjen Bea Cukai yang dipimpin oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi (BPH Migas). (ADHE-DEVY/DIKSIPRO)
