NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan, Amrin Sitanggang meminta agar pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di daerah-daerah Wilayah III Kabupaten Nunukan diperketat.
Alasannya, kelompok masyarakat yang mestinya menjadi sasaran penerima BBM bersubsidi, justru tidak merasakan atau tidak mendapatkan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan buat mereka.
Di daerah Wilayah III, kata Amrin Sitanggang, memang tersedia Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) resmi yang menjadi peyalur BBM untuk masyarakat. Namun karena keterbatasan kuota, sama seperti kondisi di ibu kota kabupaten, tidak setiap waktu APMS dimaksud beroperasi.
Beroperasinya hanya ketika ada pasokan BBM yang datang untuk selanjutnya didistribusikan penjualannya kepada masyarakat.
Tapi anehnya, menurut Amrin, ribuan ton jumlah BBM yang datang, langsung habis hanya dalam waktu satu hari. Padahal kebanyakan masyarakat sasaran belum mendapatkannya.
“Dengan kendala kondisi daerah yang banyak desa-desanya terpencar dengan jarak antara satu dengan lainnya cukup jauh. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, masyarakatnya harus menempuh jarak sangat jauh tersebut,” terang Amrin.
Saat mendengar informasi ada pasokan BBM tiba di APMS, masyarakat dari berbagai penjuru desa yang ada berbondong-bondong bergerak menuju APMS.
“Bisa kita semua bayangkan, saat masyarakat sudah menempuh jarak yang cukup jauh dengan kendala akses yang menghubungkan penuh tantangan, mereka tiba di APMS yang persediaan BBMnya sudah habis. Padahal baru satu hari tiba di tempat,” tegas Amrin.
Anggota DPRD Nunukan dari Partai Perindo ini mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab menyangkut tugas tersebut.
“Saya sering ikut antre saat ada pendistrbusian BBM di APMS yang ada di wilayah tiga. Disitu saya tidak melihat adanya aparat dari Kepolisian atau Satpol PP misalnya, yang turun melakukan pengawasan. Padahal, selama ini sudah tahu dan bolak-balik mendengar keluhan masyarakat terhadap tidak adilnya pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah mereka,” tegas Amrin.
Karenanya, dalam sebuah kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Nunukan beberapa waktu lalu, Politisi yang bergabung dalam Fraksi Perjuangan Persatuan Nasinal (F-PPN) di DPRD Nunukan ini menyampaikan tawaran solusi terkait pengawasan BBM bersubsidi kepada masyarakat tersebut.
Menurut dia, jika memungkinkan anggota DPRD, tokoh masyarakat maupun kalangan pemerhati dilibatkan dalam kewenangan melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di daerah mereka.
“Kasihan masyarakat di wilayah tiga. Hanya mendengar kabar saja adanya BBM bersubsidi tapi tidak menikmatinya,” terang Amrin
Dia mengkritisi lemahnya pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah III tersebut dari indikasi kendaraan angkutan milik berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah itu yang jumlahnya mencapai ribuan unit.
“Jumlah unit kendaraan milik sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tiga mencapai ribuan. Darimana mereka bisa lancar memenuhi kebutuhan BBM kendaraan operasional mereka,” kata Amrin. (PND/DIKSIPRO)
