NUNUKAN – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa di Nunukan pada Senin (9/10/2023) di halaman gedung Kantor DPRD Nunukan nyaris berujung ‘clash’. Hal yang tidak diinginkan tersebut setelah diantara pengunjuk rasa yang sebenarnya bertujuan memprotes PLN Nunukan dengan kebijakan pemadaman bergilir, jutru melontarkan kalimat yang membuat beberapa diantara anggota wakil rakyat di daerah ini tersinggung.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP Nunukan lebih kurang tiga bulan terakhir memancing amarah Masyarakat yang menilai persoalan listrik di Nunukan, dalam hal ini kebijakan pemadaman, seperti tidak ada habisnya.
Akibatnya, banyak hal yang membuat masyarakat merasa dirugikan, tidak hanya kalangan pelaku usaha yang mengaku merugi tapi banyak aktifitas masyarakat secara umum jadi terkendala.
Pada orasinya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nunukan, Faisal, menyebutkan soal pemadaman listrik di daerah ini, dengan alasan over kapasitas, kerusakan pada mesin atau alasan lainnya, sudah terjadi sejak dia masih berada di bangku Sekolah Dasar.
“Saat ini, setelah saya menjadi mahasiswa, persoalan yang sama masih terus terjadi dengan dalih yang sama, cara penyelesaian yang sama, tidak membuat permasalahan listrik di Nunukan kunjung selesai,” terangnya.
Orator mahasiswa lainnya, Azman, meneriakan lantang, dari semua persoalan yang terjadi sejak lama tersebut, PLN ULP Nunukan tidak pernah memberi solusi permanen terhadap permasalahan yang terjadi.
“Solusi yang diberikan, hanya berupa retorika dan bersifat sementara. Hanya untuk membuat masyarakat diam karena menganggap listrik di Nunukan sudah beres. Setelah masyarakat diam, permasalahan yang sama akan muncul kembali secara berkala,” kata Azman.
Mahasiswa yang mengaku mewakili Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif (LMNDE) ini mencontohkan ketika PLN Nunukan membeli sejumlah unit mesin pembangkit baru, beberapa tahun lalu, telah memastikan kondisi kelistrikan di Nunukan akan teratasi.
Begitu juga Ketika PLN ULP Nunukan mengaku telah mendatangkan unit mesin pembangkit sebagai back up mesin pembangkit yang sudah over kapasitas, membuat Masyarakat merasa tenang.
“Tapi kenyataannya, mesin pembangkit yang didatangkan hanya bersifat sementara untuk membuat masyarakat diam. Setelah itu, mesin pembangkit yang dikatakan sebagai back up, ditarik kembali keluar dari Nunukan,” kata Azman.
Ditengah orasi menyampaikan ketidak puasan dan kekecewaan terhadap PLN Nunukan tersebut, tiba-tiba saja ada diantara mahasiswa melontarkan ucapan yang mengarah kepada anggota wakil rakyat di daerah ini dengan kata-kata bahwa anggota DPRD Nunukan tidak bekerja untuk memperjuangkan keluh kesah masyarakatnya.
Sontak saja ucapan tersebut menyulut emosi beberapa anggota DPRD Nunukan yang saat itu turut menyambut kedatangan Aliansi mahasiswa yang datang berunjuk rasa ke kantor DPRD Nunukan saat itu. Diantaranya, Andre Pratama dan Darmansyah yang sempat adu mulut dengan mahasiswa menunjukkan reaksi keberatan atas ucapan tersebut.
Situasi semakin memanas ketika salah sorang warga asal Sebatik yang sebelumnya mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Nunukan melibatkan diri ikut membentak mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi saat itu.
Untungnya, kondisi yang nyaris tidak terkontrol tersebut cepat diatasi oleh anggota Polisi dari Polres Nunukan yang disiagakan melakukan pengawasan dan pengamanan untuk aksi unjuk rasa yang berlangsung.
Pada gilirannya, manager PLN ULP Kalimantan utara, Arief Prastyanto, atas nama isntitusinya menyampaikan permintaan atas belum bisa maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Kondisi tersebut, menurut Arief karena total daya 22 unit mesin pembangkit yang dimiliki PLN ULP Nunukan sebesar 16 MW sedangkan beban puncak mencapai 15,8 MW
”Jika ada satu unit saja mesin pembangkit bermasalah, maka harus dilakukan penurunan beban daya dengan cara pemadaman bergilir,” terang Arief.
Jika kebijakan tersebut tidak dilakukan, resiko lebih besar akan dialami oleh PLN yang juga berujung pada kerugian Masyarakat secara lebih luas. Karen akan berakibat kerusakan lebih parah pada mesin pembangkit lainnya dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perbaikan.
Untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini, lanjut Arif, sebagai solusi jangka pendek, PLN ULP Nunukan telah mendatangkan 2 unit mesin pembangkit dengan daya masing-masing unit sebesar 1 MW.
Sedangkan untuk jangka menengahnya, PLN ULP Nunukn kembali memperjuangkan usulan penambahan 2X4 MW untuk PLMTG Sebaung yang akan terkoneksi dengan pembangkit yang ada di Nunukan dan Sebatik.
Sejatinya, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan kekecawaan terhadap kondisi listrik di Nunukan ini akan berlangsung di Kantor PLN ULP Nunukan yang berada di kawasan Sei. Bilal, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.
Namun, saat bersamaan unsur pimpinan PLN ULP Nunukan maupun ULP Kalimantan Utara memenuhi panggilan RDP dari DPRD Nunukan bersama masyarakat dari Kecamatan Sebatik yang juga mengeluhkan hal yang sama, rencana Aliansi Mahasiswa untuk berunjuk rasa dan menduduki Kantor PLN ULP Nunukan dialihkan ke Kantor DPRD Nunukan. (ADHE/DIKSIPRO)
