Tudingan ‘Tidak Bekerja’ dan ‘Makan Gaji Buta’ Menjadi Penyulut Emosi
Penyebab Tersinggungnya Anggota DPRD Nunukan Pada Pengunjuk Rasa
NUNUKAN – Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa Aliansi mahasiswa Nunukan di Gedung Kantor DPRD Nunukan, Senin (9/10/2023) nyaris rusuh menyusul ketersinggungan beberapa anggota wakil rakyat di daerah ini terhadap adanya narasi dari oknum mahasiswa pelaku unjuk rasa, menyebutkan anggota DPRD Nunukan tidak bekerja dalam menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kondisi kelistrikan di Nunukan.
Tidak hanya itu, ungkapan lain yang diucapkan, masih pada orasi dalam aksi tersebut, menyebutkan anggota DPRD Nunukan makan gaji buta, tak urung membuat dua diantara anggota DPRD Nunukan yang ada saat itu Andre Pratama dan Darmansyah langsung memberikan reaksinya. Menanyakan langsung pada mahasiswa bersangkutan, maksud kata-kata tersebut diucapkan.
Situasi tambah memanas, bahkan nyaris clash, ketika salah seorang warga yang terlihat sangat emosianal melibatkan diri ikut membentak dan sempat terjadi aksi dorong pada mahasiswa yang mengaku mewakili Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif (LMNDE).
Untungnya kondisi tersebut segera teratasi setelah sejumlah anggota kepolisian dari Polres Nunukan yang disiagakan untuk mengawasi dan fungsi pengamanan pada kegiatan aksi unjuk rasa tersebut mengambil langkah cepat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat itu.
Memberikan penjelasannya, Andre Pratama yang merupakan politisi terpilih sebagai anggota parlemen di Kabupaten Nunukan dari Partai Bulan Bintang (PBB) menjelaskan, bahwa narasi yang disampaikan, sehingga menimbulkan rasa ketersinggungan tersebut, lebih sebagai fitnah menyakitkan dan harus dipertanggungjawabkan.
“Terkait kondisi memprihatinkan kelistrikan di Nunukan, kami yang ada di DPRD Nunukan sudah banyak melakukan upaya. Tidak hanya pada saat setelah terjadi pemadaman bergilir. Tapi jauh sebelumnya sudah melakukan pressure-pressure agar pihak PLN segera menyelesaikan persoalan yang sangat krusial di tengah masyarakat ini,” kata Andre yang terkenal dengan slogannya ‘Hajar Bro’ ini.
Kedatangan tambahan dua unit mesin untuk PLN Unit Layanan pelanggan (ULP) Nunukan dengan masing-masing kapasitas setiap unitnya sebesar 1 MW baru-baru ini, lanjut Andre juga tidak terlepas dari desakan DPRD Nunukan yang berkunjung ke kantor PLN Nunukan beberapa bulan lalu, menemui Manager PLN ULP Nunukan terdahulu, sebelum dijabat oleh Ferry Kurniawan.
“Langkah-langkah atau upaya yang dilakukan DPRD Nunukan sudah membuahkan hasil seperti yang diinginkan, tapi dituding tidak bekerja dan makan gaji buta. Itu kan sama saja dengan menebar fitnah dan memberi citr buruk terhadap anggota DPRD Nunukan baik secara pribadi maupun kelembagaan,” tambah Andre lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, kecewa dan marah pada penerapan kebijakan pemadaman bergilir oleh PLN hampir tiga bulan terakhir membuat, Aliansi Mahasiswa di Nunukan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (9/10/2023) lalu.
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang sejatinya direncanakan ‘ngeluruk’ dan mengancam akan menduduki Kantor PLN ULP Nunukan , berubah setelah pada saat yang sama unsur pimpinan PLN yang diwakili Kepala PLN ULP Kalimantan Utara, Arief Prastyanto, Kepala PLN ULP Nunukan Ferry Kurniawan dan serta jajarannya memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dari DPRD Kabupaten Nunukan, terkait keluhan Masyarakat di wilayah ini.
Selain berorasi, pada aksi unjuk rasa yang digelar, Aliansi Mahasiswa juga menyampaikan 4 tuntutan secara tertulis kepada PLN ULP Nunukan.
Masing-masing tuntutan dimaksud, 1. Keterbukaan Informasi dari pihak PLN, 2. Penambahan daya mesin sebagai solusi jangka pendek, 3. Percepatan Pembangunan PLTG Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan serta tuntutan yang ke 4. Menghilangkan budaya pemadaman bergilir di Kabupaten Nunukan. (ADHE/DIKSIPRO)
.
