HIPMI Nunukan Dorong Kebijakan Pro-UMKM di Wilayah Perbatasan
NUNUKAN – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Nunukan, Djiorezi Silawane, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang tepat.
Djiorezi menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha di daerah perbatasan, seperti perosalan perizinan, edukasi hukum, distribusi barang dan pasar, keterbatasan utilitas hingga akses terhadap permodalan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat dan membina UMKM di Nunukan, mengingat posisi strategisnya sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia.
“Kami berharap ada campur tangan nyata dari pemerintah pusat yang tidak hanya sekedar membina tapi juga memperkuat UMKM di Nunukan. Daerah ini berada di wilayah strategis perbatasan dengan Malaysia, namun masih minim dukungan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha,” ujar Djiorezi dalam keterangannya kepada media ini Rabu (11/6/2025).
Djiorezi sedikit memaparkan, bahwa Pemerintah memang telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung UMKM, termasuk kemudahan akses perizinan melalui Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sertifikasi lainnya secara daring. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi sertifikat halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi UMKM.
Di sisi permodalan, pemerintah telah mengalokasikan Rp95,87 triliun dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung UMKM. Berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan insentif pajak telah diberikan untuk meringankan beban pelaku usaha.
Djiorezi menambahkan bahwa selain permodalan, pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, serta akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya pelaku UMKM di perbatasan seperti Nunukan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam penggerak ekonomi nasional,” pungkasnya.
HIPMI Nunukan berkomitmen untuk terus menjadi lokomotif penggerak produk-produk lokal, memastikan bahwa UMKM di wilayah perbatasan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang dan menembus pasar ekspor.
Dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, Nunukan berpotensi menjadi pintu gerbang ekspor produk lokal, memperkuat posisi UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah. (WIRA/DPro)
