Tahun 2024, Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Jadi Target Bupati Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid berharap tahun 2024 menjadi awal pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal. Khususnya pada pengembangan potensi usaha rumput laut dan kelapa sawit.

Selain kedua potensi tersebut, Laura juga menitik beratkan program pembangunan yang terselenggara pada tahun mendatang, adalah peningkatan dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan oleh orang nomor satu di daerah ini saat membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Tentang Rancangan Awal (Ranwal) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Lt. IV, Gedung Kantor Bupati Nunukan, Senin (23/1/2023).

“Saya mengharapkan tahun 2024 merupakan awal pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Khususnya rumput laut dan kelapa sawit serta peningkatan dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan publik,” tutur Laura.

Isu tentang pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19, lanjut Laura, menjadi hal paling dominan dalam berbagai aspek pembangunan. Baik pada tingkat Pemerintahan Pusat maupun di level Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kemajuan ekonomi daerah, lanjutnya, harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Daerah dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sehingga, diharapkannya pada tahun 2024 di tahun ketiga, dalam rangka peningkatan kinerja program pembangunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan, terbangun kerjasama lintas sektor agar program pembangunan yang akan dilakukan bisa lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.

Diketahui, agenda Konsultasi Publik Tentang Rancangan Awal (Ranwal) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 guna menjaring saran dari instansi dan lembaga atau organisasi lainnya, untuk menyempurnakan Ranwal dokumen RKPD Kebupaten Nunukan Tahun 2024 dengan tema Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Penguatan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Berbasis Produk Unggulan Daerah tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Pemkab Nunukan

Berdasar UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kata Laura, mengamanatkan keterpaduan pembangunan antara aspek, politis, tehnokratis dan aspiratif atau bottom up.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD 2024, yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan,” tegasnya.

Konsultasi Publik yang diselenggarakan, lanjutnya, harus mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kaltara dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan.

Menjadi sangat penting adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2024.

Menambahkan penjelasan Bupati, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyebutkan tujuan dilaksanakannya Konsultasi Publik terkait Ranwal RKPD Kabupaten Nunukan ini, untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan arah dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, Rukisah Saleh serta Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Muryanto dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan ini. (DEVY/DIKSIPRO)