Simbolis, 6 Pimpinan Unit Kerja di Nunukan Terima DIPA Tahun 2023

NUNUKAN – Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Hanafiah didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Budi Sukoyo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Nunukan, Senin (26/12/2022) di Aula KPPN, Nunukan.

DIPA petikan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 6 pimpinan unit satuan kerja, masing-masing  Lanal Nunukan, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Nyamuk, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan, Lapas Nunukan, KPU Nunukan serta Politeknik Negeri Nunukan.

Dalam penjelasannya, Kepala KPPN Nunukan, Budi Sukoyo memastikan, DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diserahkan merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga kuartal III 2022, kata Budi Sukyo, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 5,72 persen, (y-o-y) dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah. Termasuk indikator keyakinan konsumen serta produksi yang mengalami pemulihan.

“Per tanggal 23 Desember 2022, belanja negara secara keseluruhan yang telah disalurkan KPPN Nunukan untuk Kabupaten Nunukan telah terserap sebesar 95,67 % atau sebesar Rp527,43 Miliar,” katanya.

Pejabat ini juga menyebutkan, belanja melalui K/L terealisasi sebesar 92,71 % atau sebesar Rp243,49 Miliar, sedangkan DAK Fisik terealisasi 97,72 % atau sebesar Rp70,29 Miliar. DAK Nonfisik terealisasi 92,53 % atau sebesar Rp38,30 Miliar dan Dana Desa terealisasi 99,84 % atau sebesar Rp175,36 Miliar.

Sementara, Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 % .

Hal itu sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 % hingga 5,1 % dari berbagai lembaga internasional.

Masih seperti dikatakan Budi Sukoyo, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 % hingga 2,7 % . Pada tahun tersebut, total Belanja Negara untuk Kaltara sebesar Rp 12,24 Triliun.

Untuk Kabupaten Nunukan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1,67 Triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 342,67 Miliar dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 1,33 Triliun. Sehingga, keseluruhan APBN Kabupaten Nunukan naik 32,5 % dibanding anggaran tahun 2022.

Dijelaskan juga olehnya, kenaikan signifikan terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja K/L sebesar 36,8 % . Sedangkan Dana Transfer ke Daerah naik sebesar 31,7 %. Belanja K/L di Kabupaten Nunukan dialokasikan kepada 16 K/L yang terdiri dari 30 satuan kerja.

Penyaluran belanja K/L tersebut dilakukan oleh KPPN Nunukan dan difokuskan pada bidang konektivitas, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik. Dipastikan, APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Budi berharap serapan APBN yang optimal dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah kepada satuan kerja dan pemerintah daerah. koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya.

“Agar APBN dapat berkinerja secara maksimal sesuai target capaian dan output yang telah ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ucapnya. (DEVY/DIKSIPRO)