NUNUKAN – Dua di antara anggota DPRD Nunukan sudah memastikan diri akan menyikapi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bakal dialami tenaga honorer RSUD Nunukan yang sempat mengkritisi kebijakan managemen lembaga medis tersebut terkait honor bulanan yang diterima dua bulan terakhir.
Kedua anggota wakil rakyat tersebut, Donal politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Saddam Husein, kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, berjanji akan mengawal jika misalnya ada yang mengalami perlakuan diskriminasi hingga kebijakan ekstrim, berupa pemecatan, setelah membawa persoalan yang muncul hingga ke tingkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung wakil rakyat di daerah ini.
Statement keduanya, menyusul informasi diperoleh, ada beberapa tenaga honorer RSUD Nunukan yang sempat ngluruk ke kantor DPRD Nunukan, merasa khawatir akan mendapat perlakuan tidak adil dalam pelaksanaan pekerjaan mereka setelah aksi ngluruk ke gedung DPRD, mengadukan ketidakjelasan nominal upah per bulan yang diterima pasca kebijakan daerah memberi tambahan sebesar Rp 500 ribu perbulan.
Apa lagi sebelumnya, oleh pihak manajemen RSUD Nunukan mereka sudah diwanti-wanti agar permasalahan dimaksud jangan sampai ‘menerobos’ ke luar tembok dan pagar RSUD yang dapat mencoreng nama lembaga.
“Kami resah juga. Jika pengaduan ke DPRD tersebut membuat mereka (manajemen RSUD ) marah. Lalu dicarikan cara untuk mendasari alasan pemecatan. Kami butuh bekerja untuk menghidupi keluarga,” ujar salah seorang tenaga honorer mewakili rekan-rekannya kepada media ini.
Menurut Donal, dirinya tentu saja tidak menginginkan bayang-bayang kekhawatiran tersebut menjadi momok dalam pikiran para tenaga honorer di RSUD Nunukan. Apalagi jika terwujud menjadi kenyataan atas dasar balas dendam.
“Andai terjadi diskriminasi bahkan hingga dilakukan pemecatan secara tidak profesional, informasikan saja. Apalagi jika disertai data sebagai bukti yang dapat melemahkan alasan pemecatan. Akan saya tindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” kata Donal.
Komitmen akan memberikan pembelaan sesuai kapasitasnya sebagai wakil rakyat, jika terjadi penzaliman terhadap tenaga honorer RSUD Nunukan akibat mengkritisi kebijakan pimpinan mereka, juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan Saddam Husein.
Menurutnya, tidak ada yang salah dari langkah yang dilakukan para tenaga honorer dimaksud karena merupakan hak demokrasi warga negara pada kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang salah, katanya lagi, justru jika dilakukan pembungkaman.
“Sampaikan ke rekan-rekan honorer di RSUD Nunukan, saya akan menjadi bagian yang ikut memperjuangkan hak mereka, jika mengalami tindakan ketidakadilan hanya gara-gara sudah membawa aspirasi mereka kepada kami,” tegas Saddam Husein.
Selama bukan kesalahan akibat perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang sudah disepakati bersama, lanjut Saddam, maka dia akan berada pada posisi terdepan untuk sebuah kebenaran. (ADHE/DIKSIPRO)
