Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Siap Kawal Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun 2023
TARAKAN – Saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPKAD Kota Tarakan terkait Bantuan Keuangan Tahun 2023 beberapa waktu lalu, anggota DPRD Provinsi Kaltara, Marli Kamis, memastikan Komisi III pada lembaga wakil rakyat tersebut akan mengawal penyaluran bantuan keuangan Tahun 2023 tersebut.
Saat melaksanakan kunjungan tersebut, Marli Kamis bersama anggota Komisi III DPRD Provinsi lainnya, Siti Laela diterima langsung oleh Sekretaris BPKAD, Edy Sukwansyah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Kota Tarakan Catur Hendratmo.
Menyampaikan tujuan dari kunjungan yang dilakukan Siti Laela mengatakan untuk membahas proses penyaluran bantuan keuangan di tahun 2023. Dia berharap penyaluran dana bantuan dimaksud di lapangan dapat berjalan lebih baik.
“Mengingat pada tahun lalu, proses penyaluran bantuan keuangan masih ada kekurangan. Akibatnya bermasalah dengan proses administrasi yang tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya,” kata Siti Laela.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Catur Hendratmo, menjelaskan bahwa terkait kendala dalam penyaluran bantuan keuangan yang sifatnya hibah atau berupa bantuan fisik, membutuhkan bantuan koordinasi DPRD Kaltara dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Mengingat dana yang digunakan dalam Bankeu itu adalah anggaran dana Pemprov.
“Sistem pendistribusian bantuan keuangan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. SK-nya baru diterima pada bulan Maret,” kata Catur Hendratmo.
Pejabat ini berharap dari Anggota DPRD Kaltara sendiri ikut membantu pengawalan terhadap jalannya penyaluran bantuan keuangan dimaksud. Agar dalam penyalurannya dapat dilakukan tepat waktu.
Memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan di Kota Tarakan, menurut Marli Kamis, Kota Tarakan merupakan yang terbaik dari 5 kabupaten/kota di wilayah Kaltara yang proses pendistribusian Bankeunya tepat sasaran dan tepat waktu.
“Selain memberikan apresiasi terhadap BPKAD dan Bappeda Kota Tarakan, kami dari Komisi III DPRD Provinsi Kalatra tentunya bersedia membantu menyampaikan aspirasi dari untuk proses perhitungan APBD sebelum ketok palu dan ditetapkan. Agar di dalamnya sudah dimasukkan perhitungan rincian bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota di Kaltara,” kata Marli Kamis. (hms)
