Burhanuddin : “APBD 2024 harus benar-benar pro rakyat
NUNUKAN – Alokasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 harus benar-benar berpihak pada pembangunan yang pro rakyat, menuju peningkatan kesejahteraan dan ekonomi Masyarakat.
Begitu dikatakan Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin, S.HI MM, dalam rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Tahun anggaran 2024, Selasa (31/10/23) di Kantor DPRD Nunukan.
“Mindsetnya, alokasi APBD 2024 harus betul betul tepat sasaran. APBD harus berubah dari kultur yang berpihak dari belanja kearah keseimbangan anggaran,” kata Burhanuddin.
Dijelaskan, tahapan penetapan APBD 2024 berjalan sesuai agenda rapat DPRD Nunukan. Mulai dari Penyampaian Nota Keuangan APBD 2024, Pandangan Umum Fraksi dan saat ini masuk dalam pembahasan dan evaluasi rencana kerja APBD 2024.
“Agenda Pembahasan dan Evaluasi Rencana Kerja APBD 2024 sudah masuk dalam pembahasan alat kelengkapan DPRD Nunukan, diharapkan dalam waktu dekat ini APBD Murni sudah bisa kita tetapkan,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Nunukan ini.
Pada pembahasan anggaran yang juga mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) guna menjelaskan asumsi anggaran yang diprogramkan pada tahun mendatang tersebut, menurut Burhanuddin antara Eksekutif dan Legislatif harus berpandangan mengarahkan Kabupaten Nunukan ke arah yang lebih baik.
Dijelaskannya, kebutuhan anggaran pembangunan Kabupaten Nunukan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2015.
“Kami percaya bahwa Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari target yang ditetapkan. Dengan itu, potensi PAD harus dikelola dengan profesional agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dan mendorong kemandirian daerah.” Ungkapnya.
Rapat Pembahasan Anggaran 2024 terbagi tiga Komisi, Komisi I Bidang Pemerintaha membahas terkait Pendidikan, Sosial Politik,Kepegawaian dan Aparatur serta perhubungan.
Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, membahasa tentang pertanian dan ketahanan pangan, Koperasi, Perindustrian, perdagangan dan UMKM, Kebudayaan Pariwisata pemuda dan olah raga.
Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat, membahas tentang Pekerjaan umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan dan RSUD. (ADHE/DIKSIPRO)
