Foto : Kepala BNPB RI, Doni Monardo bersama Kepala BPBD Provinsi Kaltara, Andi Santiaji.
NUNUKAN – Banjir yang kerap melanda Kecamatan Sembakung menjadi perhatian serius oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE. Itu sebabnya, pada rapat koordinasi antara Pemkab Nunukan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Doni Monardo, Bupati sempat ‘mengangkat’ masalah banjir di Kecamatan Sembakung tersebut kepermukaan.
Kepada BNPB-RI, Bupati menjelaskan rutinitas banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah negara tetangga terdekat, Malaysia. Akibatnya setiap tahun banjir itu menjadi momok menakutkan bagi penduduk sekitar karena selalu mengalami kerugian besar akibat banjir tersebut.
Pada kasus ini, diakui Pemerintah Kabupaten Nunukan belum dapat berbuat banyak selain solusi yang bersifat jangka pendek. Berupa pemberian bantuan bahan pangan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pasca banjir melanda.
“Sejauh ini Pemerintah Daerah (Nunukan) baru mampu memberikan bantuan sembako, beberapa barang kebutuhan saat banjir masih berlangsung serta relokasi yang sifatnya sementara,” kata Laura.
Namun menurut Bupati kepedulian tersebut sebenarnya masih bertolak belakang dengan perilaku masyarakat yang kebanyakan masih berlangsung secara tradisional. Warga sudah terbiasa hidup di sekitaran bantaran sungai. Apalagi secara geografis posisi Kecamatan Sembakung sendiri sebagian besar memang berada di kawasan sungai.
Sejatinya, banjir di Kecamatan Sembakung ini menurut Laura sudah sering dilaporkan kepada Pemerinah Propinsi maupun BNPB-RI bahkan hingga di tingkat Kementrian untuk mendapakan solusi jangka panjangnya. Itu sebabnya, kehadiran langsung BNPB di Nunukan ini diharapkan dapat menindak lanjuti permasalahani ini sesegera mungkin.
Menanggapi penjelas Bupati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Doni Monardo mengatakan Penanganan kasus banjir harusnya dilakukan kajian sebagai dasar ilmiahnya sebelum menjadikannya sebagai sebuah kesimpulan.
“Saya sarankan Pemkab Nunukan bersama Pemerintah Propinsi segera membentuk sebuah tim gabungan guna membuat kajian terhadap banjir Sembakung tersebut,” tegas Doni.
Tim gabungan yang dimaksud itu nanti melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan serta unsur teknis lainnya.
Selanjutnya, tim gabungan melakukan survei dan melihat kondisi ril di lapangan. Dari kesimpulan yang diperoleh itu nantinya akan dijadikan rujukan dan masukan bagi BNPB untuk mendapatkan solusi terbaik untuk kasus banjir di Sembakung.
“Kalau kesimpulannya sudah ada, tentu segera kita lakukan pembahasan terkait solusi penangganan banjir tersebut. Kajian itu diperlukan sebagai sikap atau langkah awal kita nantinya dalam melakukan tindakan penangganan,” ujarnya. (DIA/DIKSIPRO)
