Naik 3,28 Persen, APBD Murni Nunukan 2021 Jadi Rp 1,339 Triliun

NUNUKAN – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan (APBD) tahun 2021 disampaikan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah pada Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jum’at (24/09).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa tersebut, Hanafiah menyampaikan perubahan APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1,296 triliun menjadi Rp 1,339 triliun pada Anggaran Perubahan Tahun 2021, yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 43 miliar atau naik 3,29 persen.

Terjadi kenaikan pendapatan daerah ini, dikatakan Hanafiah berasal dari Pendapatan Asli Daerah PAD) yang sebelumnya bernilai Rp 110,746 miliar naik menjadi Rp 113,746 miliar ditambah kenaikan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Demikian juga dari pajak daerah yang semula sebesar Rp 33,292 miliar naik menjadi Rp 36,292 miliar,” ucap Hanafiah.

Proyeksi belanja daerah perubahan APBD 2021 semula sebesar Rp 1,324 triliun bertambah menjadi Rp 1,372 triliun dengan komposisi, belanja operasi semula Rp 830,395 miliar bertambah menjadi Rp 895,847 miliar.

Rincian belanja daerah sendiri meliputi belanja pegawai sebesar Rp 463,676 miliar menjadi Rp 502,348 miliar atau bertambah 8,34%, belanja barang dan jasa semula Rp 347,235 miliar menjadi Rp 375,845 miliar atau bertambah 8,24%.

“Untuk belanja subsidi Rp 1,214 miliar rupiah tidak mengalami perubahan, sedangkan belanja hibah semula Rp 15,933 miliar berkurang menjadi Rp 14,139 miliar,” ujar dia.

Terhadap belanja bantuan sosial, anggaran semua Rp2,335 miliar rupiah berkurang menjadi 2,300 miliar, begitu pula belanja modal semula dianggarkan Rp 217,995 miliar menjadi Rp 201,764 atau berkurang -10,96%.

Anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 14,586 miliar berkurang menjadi Rp 10,032 miliar,  belanja bantuan keuangan sebesar Rp 261,456 miliar bertambah menjadi Rp 264,932 miliar rupiah atau bertambah 1,33 %.

“Penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp 30,486 miliar setelah audit BPK RI bertambah menjadi Rp 35,989 miliar,” sebut wakil Bupati.

Hanafiah menyatakan bahwa perumusan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang menjadi dasar perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah akibat perubahan kebijakan nasional.

“Perumusan KUA-PPAS dipengaruhi keadaan darurat/luar biasa dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

Terjadinya situasi pandemi covid-19 yang berdampak pada kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan direspon Pemerintah Nunukan, dengan mengakomodir beberapa kegiatan yang salah satunya layanan vaksinasi kepada masyarakat.

Respon pengalokasian anggaran di sektor ini diambil dari dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) minimal 8 persen digunakan untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi di daerah.

“Sekitar 8 persen dana transfer dialokasikan untuk mengakomodir pelaksanaan vaksinasi,” terangnya. (BIAZ/DIKSIPRO)