Warning Bupati Nunukan Untuk Pejabat Yang ‘Hidup di Dua Alam’

NUNUKAN – Jika tidak bisa dikatakan keras, untuk pertama kalinya Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura, S.E., M.M, Pd.D, secara tegas telah mengkritisi pejabat yang dinilai membangkang terhadap pimpinan maupun aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Secara gamblang, warning-nya itu disampaikan Bupati dalam sambutannya pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (4/1/2022).

Agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah kali ini, menurut Laura sengaja dipilih pada awal tahun 2022 karena dia ingin memberi pesan yang jelas dan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik, tentang keinginannya membangun sebuah formasi baru, sebuah team work baru yang lebih kuat, lebih solid dan lebih loyal terhadap visi misi pemerintahan yang dia pimpin.

“Saya tidak ingin di periode kedua pemerintahan saya, masih ada pejabat yang memiliki agenda-agenda lain, misi-visi yang lain selain dari agenda dan misi-visi yang telah disusun bersama selama ini,” kata Laura.

Ditambahkan, untuk membangun pemerintahan yang kuat, yang dibutuhkan adalah birokrat-birokrat yang tegak lurus terhadap pimpinan dan aturan perundang-undangan yang ada. Bukan para birokrat yang ‘hidup di dua alam’, seperti amfibi. Lain di depan, lain pula di belakang. Lain yang diperintahkan, lain pula yang dikerjakan.

Pernyataan lugas Bupati kali ini tentu saja menjadi perhatian khusus sejumlah awak media yang melakukan liputan kegiatan saat itu, yang langsung menyodorkan pertanyaan-pertanyaan terkait pada saat sesi wawancara.

Adanya birokrat yang berbeda misi-visi dan agenda kerja di luar yang telah ditetapkan pemerintah, menurut Bupati, tentu saja tidak diperbolehkan karena itu bentuk pelanggaran etika.

“Kita kan bekerja di pemerintahan ini sudah terarah. Sesuai dengan misi-visi yang ada. Kita tidak ingin ada (pejabat) yang kita inginkan ‘jalannya ke kanan, dia malah jalan ke kiri’,” terang Laura.

Dikejar dengan pertanyaan, apakah ada di antara pejabatnya bertindak serupa yang dimaksudkan dalam sambutannya tadi. Bupati sempat mengatakan hal tersebut tidak diinginkan dan tidak akan terjadi pada masa pemerintahannya.

Menurutnya, pernyataan tersebut hanya bentuk penegasan yang harus disampaikan kepada jajaran OPD yang ada.
Namun selanjutnya dikatakan, dalam perjalanan sebuah roda pemerintahan tentu akan ada plus minusnya. Ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang akan menjadi pertimbangan, ada aspirasi dari bawah yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

“Kita ini manusia yang tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu akan menjadi evaluasi di internal pemerintah daerah,” terangnya. (PND/DIKSIPRO)