Aksi Marah dan Hempas Microphone Oknum Kades di DPRD Nunukan
Sidang RDP Sempat Berlangsung Panas
NUNUKAN – Aksi marah hingga hempas microphone meja, terjadi di Ruang Rapat Ambalat, Gedung DPRD Nunukan, Senin (27/2/2023) oleh Kepala Desa (Kades) Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Abdul Hamid.
Kades ini tidak kuasa membendung emosinya dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kekecewaan masyarakat setempat terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Sebakis Inti Plantation (SIP).
Emosi Abdul Hamid mulai tersulut saat kesempatannya menyampaikan uneg-uneg masyarakat yang diwakilinya pada hearing yang berlangsung mendapat interupsi dari Wakil Ketua DPRD Nunukan, Muhammad Saleh yang memimpin jalannya agenda RDP.
Situasi memanas, setelah Saleh menyela penyampaian panjang lebar Abdul Hamid dan memintanya langsung saja mengemukakan persoalan utama yang dikeluhkan masyarakatnya demi efektif dan efisien waktu RDP yang digelar.
“Maaf pak, langsung saja ke inti permasalahan agar waktu kita bisa efektif dan tersedia cukup kesempatan untuk rekan-rekan yang lain menyampaikan pandangannya,” kata Saleh.
Permintaan Saleh tersebut segera saja mendapat balasan bentakan dari Abdul Hamid yang beralasan dirinya bermaksud menyampaikan segala persoalan yang dialami masyarakat di wilayah Kecamatan Sebuku, terutama pada desa yang dia pimpin selama ini.
“Kalau penyampaian saya dipotong-potong, kapan keluhan masyarakat kami mau didengar,” antara lain bantahan yang disampaikan Kades Pembeliangan yang sempat berdiri kemudian menghempaskan microphone meja yang dia gunakan sebelum kembali ke tempat duduknya.
Teguran senada berikut, yang disampaikan anggota DPRD Nunukan lainnya, Gat Khaleb, juga tidak meredakan amarah Abdul Hamid yang tetap bersikeras untuk menuntaskan penyampaiannya.
Di antara yang kemudian disampaikan Abdul Hamid adalah kekecewaan masyarakat Kecamatan Sebuku, khususnya Desa Pembeliangan, lokasi keberadaan HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. SIP yang dianggap tidak serius melaksanakan tanggung jawab pengembangan perkebunan plasma.
Sejumlah anggota DPRD Nunukan yang mengaku menyesalkan sikap Abdul Hamid pada forum resmi yang terselenggara apalagi pada Gedung DPRD Nunukan. Namun di antaranya menolak untuk memberikan tanggapan langsung.
Kecuali anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb yang secara tegas memastikan kekecewaannya, karena menilai perilaku Kades bersangkutan tidak layak dipertontonkan dalam sebuah rapat resmi yang dihadiri banyak pihak. Termasuk media yang melakukan peliputan.
“Wajar kalau ada interupsi dari pimpinan sidang agar mengefektifkan waktu. Karena banyak hal yang dia (Abdul Hamid) sampaikan tidak menyentuh langsung pada substansi permasalah yang ingin dibahas,” kata Gat Khaleb.
Politisi dari Partai Demokrat ini malah beranggapan tindakan yang dilakukan Abdul Hamid lebih sebagai bentuk sensasi untuk menekan pihak perusahaan dengan menggambarkan ‘kekuasaan’ intervensinya.
Sedikit berbeda dengan Muhammad Saleh, selaku pimpinan sidang RDP saat itu yang merasa tidak perlu menanggapi secara berlebihan terhadap sikap Abdul Hamid dengan alasan memang jauh sebelumnya dia sangat mengenal pribadi dan karekter Kades Desa Pembeliangan tersebut.
“Biasa saja. Saya mengenalnya sudah cukup lama. Memang begitu orangnya,” kata Saleh.
Namun jika disebut bahwa apa yang telah terjadi sebagai bentuk pelecehkan terhadap institusi kelembagaan DPRD Nunukan, Saleh mengembalikan kepada masyarakat yang memberikan penilaian mengingat yang bersangkutan juga memiliki seorang putri yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Nunukan. (ADHE/DIKSIPRO)
