Setelah Direktorat PSDKP, Komisi II DPRD Nunukan Lobi Kementerian dan Kelautan RI

JAKARTA – Sekali kayuh dua tiga pulau terlampaui, menjadi pepatah yang dapat dipadankan pada anggota Komisi II DPDR Nunukan untuk kunjungan kerja mereka ke Jakarta pekan ini.

Setelah pada Rabu (30/10/2024) menemui Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Teuku Elvitrasyah, SH, MM, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam tersebut pada Jum’t (1/11/2024) menemui Direktur Pembenihan/Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Nono Hartanto

Masih terkait dengan materi yang disampaikan kepada Teuku Elvitrasyah sebelumnya, Nono Hartanto yang saat itu menyambut kedatangan wakil rakyat dari Kabupaten Nunukan di ruang kerjanya, mendapat banyak masukan tentang pengembangan usaha budidaya rumput laut di daerah ini.

Diantara poin penting yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Nunukan dalam pertemuan itu, ditegaskan Andi Fajrul, adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumput laut Indonesia agar mampu bersing di pasar Internasional.

“Sebagai salah satu daerah potensial penghasil rumput laut, komunikasi yang kami kembangkan dengan pak Nono Hartanto saat itu, langkah pemerintah pusat dapat memfasilitasi investasi usaha rumput laut di Kabupaten Nunukan,” kata Andi Fajrul.

Harapan diantara dukungan yang dapat diberikan dalam waktu dekat, katanya lagi, berupa penyediaan bantuan fasilitas bagi petani pembudidaya. Misalnya, lantai jemur untuk tujuan perbaikan proses produksi dan meningkatkan efisiensi budidaya rumput laut.

“Sedangkan untuk jangka menengahnya melalui modelling usaha rumput laut dengan mengintegrasikan ekosistem dari hulu ke hilir. Dilakukan penangnan pasca panen yang baik, modernisasi pengeringan, packaging, pengaturan tata niaga hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sehingga dapat menghasilkan rumput laut kering sesuaai standar bahan baku industri,” terang Andi Fajrul kepada media ini.

Poin lainnya, berperan dalam menjaga stabilitas harga di pasaran agar para petani dapat memperoleh penghasilan yang layak serta meminimalisasi dampak fluktuasi harga. Termasuk membuka peluang hadirnya investor dalam mendukung perkembangan industri rumput laut yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan.

Satu poin tidak kalah penting disertakan dalam pembicaraan dengan Direktur Pembenihan/Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tersebut, terkait penanganan limbah botol plastik hasil dari usaha budidaya yang berlangsung, demi kelestarian lingkungan yang selaras dengan program Bulan Cinta Laut inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi laut dari sampah.

Merespon positif atas upaya anggota Komisi II DPRD Nunukan dalam memperjuangkan strategi pengembangan usaha rumput laut di daerahnya, Nono Hartanto mengaku sudah mencatat beberapa hal dari komunikasi ini untuk ditindaklanjuti.

Namun, selain langkah yang telah dilakukan anggota Komisi II DPRD Nunukan ini, dia berharap Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten juga berperan aktif dengan membuat grand design atau program kerja yang terstruktur untuk mendukung budidaya dan pengelolaan rumput laut di daerah, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Daerah serta para pelaku budidaya rumput laut di Nunukan. Pemerintah Pusat tentunya berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan di sektor tersebut untuk sasaran terciptanya masa depan yang berkelanjutan bagi industri rumput laut di Kabupaten Nunukan,” ujar Nono Hartanto seperti dikutip Andi Fajrul Syam. (ADHE/DIKSIPRO)