Lulusan Sarjana Tak Terserap Bekerja di Kantor Pemerintahan
Laura : “Peluang kerja sektor ekonomi kerakyatan nyaris tidak dilirik,”
NUNUKAN – Kembali ke daerah dengan impian bekerja di kantor lingkungan pemerintahan ternyata masih menjadi impian sebagian besar sarjana Strata 1 (S1) yang berasal dari daerah ini. Sementara, peluang pekerjaan yang tersedia lebih banyak pada sektor ekonomi kerakyatan.
Tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin meningkat, menurut Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., Ph.D, tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai.
“Banyak angkatan kerja kita setelah kelar kuliah dan kembali ke daerah harapannya cuma ingin bekerja di kantor pemerintahan. Walaupun sebagai tenaga honorer,” kata Laura.
Padahal saat ini ketersediaan tenaga kerja di perkantoran pemerintahan sudah terpenuhi bahkan melebihi dari kebutuhan. Belum lagi keterbatasan anggaran untuk menyediakan honor mereka. Sehingga ada ketentuan untuk tidak lagi menerima lagi tenaga honorer selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tersedianya peluang kerja pada bidang ekonomi kerakyatan sektor pertanian, sama sekali nyaris tidak diminati. Karenanya, angkatan kerja disarankan untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini.
Dilemanya, kebanyakan perusahaan yang ada baru menyediakan peluang bekerja untuk kebutuhan tenaga teknis. Misalnya menombak tandan buah sawit.
“Saya pastikan tidak ada angkatan kerja lulusan S1 yang mau melakukan pekerjaan itu,” lanjutnya.
Malahan, saat ini Bupati banyak menerima laporan dari perusahaan-perusahaan tentang pekerjanya yang tidak betah dengan pekerjaan tersebut.
Sebenarnya, lanjut Laura, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan berusaha membantu memasilitasi sarjana lulusan S1 mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair atau pada bursa karir pekerjaan dengan mempertemukan pihak perusahaan dengan pencari kerja yang prospektif.
Namun langkah tersebut tak bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Selain lantaran pandemi Covid-19 yang melanda, kendala lainnya adalah para pencari kerja lulusan sarjana ternyata banyak yang tidak mau berpisah dari keluarga jika tempat bekerjanya di luar daerah.
Upaya untuk mendorong dan memasilitasi tenaga kerja melalui peluang-peluang yang ada, terus dilakukan. Diantaranya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan tenaga kerja lokal bakal terserap pada Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, di Mangkupadi.
“KIPI membutuhkan 15 ribu tenaga kerja. Nanti Pemda yang akan memasilitasinya. Sesuai komitmen Gubernur yang akan mengutamakan tenaga kerja beridentitas diri atau KTP wilayah Kalimantan Utara,” ujarnya lagi. (DEVY/DIKSIPRO)
