Lima Fraksi di DPRD Nunukan Tanggapi PAD Tahun 2023
NUNUKAN – Lima fraksi di DPRD Nunukan, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Keadilan Sejahtera memberikan tanggapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nunukan Tahun 2023 yang diprediksi naik menjadi Rp1,4 Triliun.
PAD Nunukan mendatang naik 24,43 persen atau sebesar Rp. 291.820.006.306, dibanding tahun anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp. 1,1 Triliun sebelum perubahan.
Prediksi kenaikan PAD itu disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah dalam rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023, pada Selasa (1/11/2022).
Pada kesempatan pertama memberikan tanggapan, Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Nunukan melalui ketuanya, Nikmah mengatakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang sangat signifikan, pihaknya menyarankan agar target PAD Nunukan ditingkatkan dari segala sektor.
“Fokus penggunaan anggaran tetap untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, pembangunan infrastruktur khususnya yang punya kaitan dengan sektor pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan,” ujar Nikmah.
Selanjutnya, Ketua Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, DPRD Nunukan, Lewi mempertanyakan terkait PAD yang mengalami penurunan sebesar 15,88 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 sebelum perubahan.
Menurut Lewi, sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
Sehingga perlu membangun Infrastruktur jalan, utamanya di daerah perbatasan dan pedalaman. Demikian juga pembangunan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di Kabupaten Nunukan.
“Selain itu pemda harus terus mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan BUMD. Tolong konsisten dengan RPJMD. Prioritaskan program yang memihak pada kebutuhan masyarakat,”ucap Lewi.
Ketua Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, DPRD Nunukan Siti Raudah Arsyad mengatakan dalam pengalokasian belanja daerah di 21 kecamatan dapat dibagi secara proporsional.
“Pokok-pokok pikiran anggota dewan agar diakomodir, karena banyak wilayah yang belum bahkan tidak tersentuh oleh program pemerintah,” Ujar Siti Raudah Arsyad.
Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Demokrat, Gat Khaleb, Kenaikan APBD tahun anggaran 2023, bukanlah suatu yang menggembirakan, sebabnya, hingga kini Pemerintah Daerah masih mengandalkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“Justru prediksi PAD itu mengalami penurunan pada APBD tahun anggaran 2023. Sesuai nota pengantar keuangan RAPBD belum mencerminkan keprihatinan pihak eksekutif pengguna anggaran,” imbuh Gat.
Gat Menuturkan, dampak dari kenaikan BBM bersubsidi sebabkan laju inflasi yang menyulitkan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan makro dalam rangka pemulihan ekonomi.
“Alokasikan anggaran untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kecil atau UMKM,” ujarnya.
terakhir, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, Adama katakan bahwa target PAD Nunukan tahun 2023 seharusnya lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2022.
Menurut Adama pada 2023 PAD Nunukan ditargetkan Rp110. 044.528.459. Sedangkan pada 2022 PAD Nunukan sebesar Rp130.818.738.147 atau turun 15,88 persen.
Adama berharap ada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM dan Kebutuhan air bersih terpenuhi di setiap kecamatan, serta Tunjangan penghasilan ASN, gaji honorer, guru, dokter, dan tenaga medis mesti ditingkatkan. (DEVY/DIKSIPRO)
