KUA-PAS 2022 Diharapkan Mengakomodir Usulan Pokir DPRD
NUNUKAN – Motto Peringatan HUT ke-22 Tahun 2021 Kabupaten Nunukan, “Bangkit Bersama, Pulihkan Ekonomi”, diharapkan tidak semata-mata menjadi slogan tapi dapat dilaksanakan di tengah masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama usai mengikuti kegiatan seremonial peringatan HUT Kabupaten Nunukan yang digelar di halaman Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/10/21)
“Motto HUT kabupaten tahun ini sangat tepat. Menggelorakan semangat kebersamaan dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata Andre.
Kalimat slogan bangkit bersama, kata dia, dapat diartikan sebagai wujud kebersamaan dalam membangun perekonomian antara pemerintah daerah dan DPRD bersama masyarakat Nunukan.
Keterlibatan DPRD sendiri dalam pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cara memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang di dalamnya terdapat pokok-pokok pikiran (Pokir) 25 anggota dewan.
“DPRD disumpah atas nama perwakilan rakyat. Misinya tentu saja memperjuangkan aspirasi masyarakat,” terangnya.
Pada perannya dalam pembangunan itulah DPRD melihat angka-angka asumsi rancangan KUA-PPAS APBD 2022 menyertakan usulan Pokir dewan yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Memperjuangkan aspirasi, lanjut dia, adalah bagian dari tugas pokok dewan, oleh karenanya penyerapan aspirasi lewat kegiatan reses yang dibiayai oleh pemerintah seharusnya dapat diwujudkan dengan bukti terlaksananya keinginan masyarakat.
“Percuma saja dipilih sebagai wakil rakyat kalau tidak bisa memperjuangan Pokir. Akan jadi percuma juga slogan bangkit bersama itu jika ternyata DPRD tidak dilibatkan dalam pembangunan ekonomi,” tuturnya.
Politikus dari Partai Bulan Bintang ini membantah bahwa perjuangannya dalam menyuarakan Pokir adalah kepentingan pribadi atau partai semata, semua keinginan ini demi seluruh anggota DPRD, termasuk tiga unsur pimpinan.
Sangat wajar jika DPRD berkeinginan Pokir harus tertuang dalam KUA-PPAS, sebab tiap anggota DPRD telah mengisi data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
“Saya belum melihat pada pembahasan pertama KUA-PPAS 2022 memuat pokir dewan. Akan kita lihat nanti pada pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Pemerintah harus memberikan ruang bagi pokir dewan masuk dalam anggaran belanja daerah, lagi pula semua anggota DPRD telah mengisi SIPD yang sistemnya terkoneksi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas dasar itu lah, DPRD meminta keseriusan Pemerintah Nunukan memperhatikan tiap usulan pokir dewan. Tidak ada hal yang lebih penting dari pada tugas memperjuangan kepentingan masyarakat.
“Saya berharap di HUT Kabupaten ke 22 dapat semakin mempererat kerjasama pemerintah dan DPRD Nunukan dalam membangun ekonomi,” tuturnya. (BIAZ/DIKSIPRO)
