Kaltara Ukir Sejarah: Opini WTP ke-12 Berturut-turut, Bukti Kepercayaan Publik yang Terjaga
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mencetak rekor gemilang. Untuk ke-12 kalinya secara beruntun, BPK RI memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan daerah tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kuat dalam menjaga kebersihan dan keterbukaan pengelolaan anggaran.
Penyerahan opini bergengsi ini diterima langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara resmi di Gedung DPRD setempat, Senin (8/6).
Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Baginya, predikat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras bersama. Namun kami sadar, ini bukan titik akhir, melainkan pemicu untuk terus memperbaiki diri agar pengelolaan keuangan makin berkualitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP adalah tolok ukur penting. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Diklat PKN BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman, yang memimpin penyerahan hasil pemeriksaan.
Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak: BPK, DPRD, hingga seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja dengan integritas tinggi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berterima kasih atas pemeriksaan yang objektif dan mendalam. Ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur memandang BPK bukan hanya sebagai pengawas, melainkan mitra strategis yang membantu daerah membangun tata pemerintahan yang sehat.
Ia berharap kerja sama yang terjalin selama ini makin erat. Tujuannya agar anggaran daerah bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kaltara.
Sebagai wujud tanggung jawab, Pemprov Kaltara berjanji akan segera merespons seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK. Semua akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Dokumen ini bukan sekadar berkas administrasi. Ia adalah amanah rakyat. Setiap saran yang diberikan akan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Dengan torehan 12 kali WTP ini, Pemerintah Provinsi berharap kepercayaan masyarakat makin tumbuh kuat. Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan mengutamakan kepentingan publik pun terus dijaga dan ditingkatkan.
