Joko Santosa : “Masyarakat di perbatasan terintegrasi dengan negara tetangga,”

NUNUKAN – Membangun komunikasi dan Interaksi antara pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan masyarakat di Kabupaten Nunukan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan di Nunukan, Kamis (2/12/12).

Dialog yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Laura Hotel di Jl. A. Yani, Nunukan tersebut mengusung Tema Optimaliasi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan.

Tiga narasumber yang dihadirkan dalam acara ini, Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Kaltara, Dr. Ir. H. Hermawan, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Joko Santosa, SH serta Komandan Kodim 0911 Nunukan yang diwakili Kepala staf Kodim 0911/NNK, Mayor Inf. Aditya Susanto.

Dua materi yang diangkat pada kegiatan ini, seperti disampaikan dalam laporan panitia pelaksana yang dibacakan pejabat Sekretaris Kantor Kesbangpol Kalimantan Utara, Tapip Purnomo, SH, adalah Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan serta Menyerap Aspirasi Masyarakat Perbatasan Terkait isu Kebangsaan.

Salah satu isu wilayah perbatasan, seperti disampaikan dalam prolog moderator pada awal kegiatan ini, adalah masalah batas wilayah antara negara bertetangga. Diantaranya, yang masih marak hingga saat ini adalah klaim sepihak batas wilayah negara yang kerap dilakukan oleh Malaysia.

Dalam materinya, Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Kaltara, Dr. Ir. H. Hermawan, M.Si, mengatakan, untuk membangun wawasan kebangsaan di perbatasan, masyarakat perlu memahami beberapa pilar yang menjadi landasan, diantaranya Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

“Tidak perlu harus hapal, cukup membaca dan memahami makna yang terkandung di dalam pilar-pilar tersebut, maka wawasan kebangsaan masyarakat dapat terbangun,” kata Hermawan.

Membangun wawasan kebangsaan di perbatasan, menurut Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Joko Santosa, SH adalah hal yang mudah. Dikatakan mudah, mengingat wawasan kebangsaan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak zaman dulu yang digali oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan tercantum dalam Kitab Sutasoma.

Namun jika kemudian menjadi sulit dan menjadi tantangan, masyarakat yang berada di wilayah perbatasan lebih terintegrasi kepada negara tetangga terdekat secara sosial dan ekonomi yang bisa menggerus rasa nasionalisme.

“Namun mirisnya, masalah tersebut malah dilihat sebagai hal yang masih ‘menguntungkan’. Karena negara merasa tidak perlu mengupayakan pasokan barang-barang bersubsidi karena barang-barang yang masuk dari negara tetangga juga masih murah,” kata Joko.

Lebih kurang seperti yang disampaikan Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Kaltara, diwakili Kepala staf Kodim 0911/NNK, Mayor Inf. Aditya Susanto mengatakan wawasan kebangsaan akan terbangun di tengah masyarakat Indonesia jika memahami semangat yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945.

“Dari sudut pandang kami di TNI, pemahaman pada gabungan dari dua unsur tersebut akan membangkitkan semangat dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat,” katanya.

Berbicara terkait karakter wawasan kebangsaan, salah seorang peserta dialog, Adharsyah menilainya tidak terlepas pada tingkat kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Umumnya yang terjadi di wilayah perbatasan, cara pandang sebagian besar masyarakat yang masih melihat kondisi fisik wilayahnya yang kemudian dibandingkan dengan kondisi wilayah di negara tetangga terdekat.

“Jangan heran ketika masih banyak masyarakat di wilayah Pulau Sebatik dalam kesehariannya merasa bangga dengan tutur kata menggunakan bahasa atau dialek Malaysia karena merasa berada pada peradaban moderen,” kata Adharsyah.

Maka, salah satu cara untuk mengembalikan rasa cinta tanah air pada masyarakat di perbatasan, menurut Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Nunukan ini, terlaksananya pembangunan infrastruktur dan fasiltas pendukung yang lebih memadai. (PND/DIKSIPRO)