NUNUKAN – Pada satu sisi, masyarakat selalu di wanti-wanti untuk menolak segala hal yang terkait dengan praktik-praktik money politik. Namun pada di sisi lain, para elit politik nasional yang justru kerap ‘memamerkan’ perilaku yang melanggar Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum tersebut.
Begitu diungkapkan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara, H Darsan Ahmad Were, pada sesi diskusi dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis (Formaline) Kabupaten Nunukan, Sabtu (3/2/2024).
“Masyarakat dilarang untuk melakukan praktik-praktik money politik, tapi untuk menjaring massa pendukung, ada elit politik nasional yang justru bagi-bagi sembako di depan Istana (Negara),” tegas Darsan.
Pernyataan H. Darsan yang juga salah seorang tokoh agama di Kabupaten Nunukan ini sempat menarik perhatian sejumlah undangan yang hadir pada acara yang digelar di ruang pertemuan Hotel Lanflin, Nunukan saat itu. Temasuk diantaranya sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nunukan.
Seperti diketahui, dalam hitungan beberapa hari menjelang Pemilu 2024, Formaline Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Coffee Morning bertema “Bersama Kita Sukseskan PEMILU Aman dan Damai Menuju Indonesia Maju” yang mengundang kehadiran berbagai unsur masyarakat di daerah ini. Terutama para tokoh masyarakat pimpinan etnis, dan unsur penyelenggara Pemilu.
Menurut Ketua Formaline Kabupaten Nunukan, Sumari, acara ini terselanggara menyusul tercetusnya pemikiran yang sama dari anggota organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya ini, yang menginginkan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Pebruari mendatang di Kabupaten Nunukan dapat berjalan aman dan damai.
“Inisitif ini sebagai bentuk menyikapi situasi secara nasional. Belakangan, banyak pendapat dari kalangan akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi maupun tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran,” kata Sumari.
Hal itu setidaknya disimpulkan karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara terkesan tidak memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang membatasi kapasitasnya mengeluarkan pernyataan bersifat kampanye untuk salah satu pasangan peserta calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Ya, tapi mau diapakan. Semua sudah terlanjur. Ada berbagai reaksi dari masyarakat yang kontra. Ini yang kami (Formaline) antisipasi agar Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nunukan tetap berlangsung aman dan damai,” kata Sumari lagi.
Antisipasi yang dilakukan, masih seperti dikatakan mantan Ketua KPU pertama di Kabupaten Nunukan ini, mengajak berbagai pihak untuk duduk Bersama, saling berdiskusi dalam upaya menciptaakan suasana daerah yang tetap kondusif. Baik menjelang hingga berakhirnya perhelatan Pemilu melalui kegiatan Cofee Morning yang digelar itu.
Melengkapi pernyataan Sumari, Sekretaris Formaline Kabupaten Nunukan, Ambrosius Lawe Tukan, memastikan, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu, secara umum etnis-etnis yang ada di tengah masyarakat Nunukan pantas disyukuri karena mampu hidup berdampingan secara rukun.
“Tidak ada pihak-pihak yang menimbulkan riak-riak yang bisa membuat hubungan antar satu etnis dengan etnis lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya terganggu. Semua masih rukun. Hingga saat menjelang Pemilu tahun ini. Dan kita harapkan kerukunan itu terus terbina. Tidak saja setelah Pesta Demokrasi berakhir namun juga pada berbagai momen-momen berikut lainnya.
Sementara itu, dalam sambutannya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan, Hasan Basri Mursali, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Formaline Kabupaten Nunukan atas inisitif menggelar kegiatan yang bertujuan menyukseskan Pemilu anggota Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2024 ini.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya merasa bangga atas partisipasi aktif Formaline Kabupaten Nunukan maupun ormas lainnya dalam ikut menjaga integritas dan kesuksesan Pemilihan Umum serentak tahun ini,” ujar Laura.
Ditambahkan Bupati, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi hambatan. Namun solidaritas dari semua pihak adalah kunci keberhasilan Pemilu.
“Mari kita rapatkan barisan untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Nunukan. Kita bisa saling bekerjasama dan berkolaborasi demi mewujudkan Kabupaten Nunukan lebih bermartabat,” tegas Laura. (ADHE/DIKSIPRO)
