Fraksi di DPRD Nunukan Tanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2023
NUNUKAN – Senin, 28 Agustus 2023, Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Nunukan menyampaikan pandangan terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Penyampaian pandangan tersebut dipaparkan dalam Rapat paripurna yng saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa. Mewakili Pemerintah Daerah, hadir dalam rapat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus.
Partai Hanura melalui juru bicaranya, Ahmad Triady, memastikan pihaknya menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut rancangan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Pihaknya juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait adanya kenaikan anggaran yang sebelumnya hanya diproyeksikan sebesar Rp 1.486.431.829.763,00 menjadi Rp 1.604. 685.252.465,00 atau naik 7,96 persen.
“Dalam pembelanjaan anggaran mereka harus memperhatikan skala prioritas. Misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain,” kata Ahmad Triady.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Darmawansyah, menyampaikan agar pemerintah tetap fokus APBD-P tahun 2023 diarahkan pada sektor rill dan pelayanan publik. Seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, capil, sarana-prasarana jalan, dan lainnya. Sektor-sektor yang besentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari memadai dan ideal.
Kata Darmawansyah, mengingat tahun 2023-2024 masuk pada tahun politik dan tahapan pemilu sudah berjalan, maka fraksi demokrat menyarankan agar beban Kabupaten Nunukan terkait penyelenggaraan pemilu dicicil melalui APBD-P agar tidak terlalu membebani APBD tahun 2024.
Lalu Juru Bicara Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) Nunukan, H. Andi Mutamir, mengatakan akan terus mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap program kerjanya. Serta tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan dan pendidikan hingga pelayanan publik.
“Berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2023 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan,” terangnya.
Terakhir, Juru bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) DPRD Nunukan, Joni Sabindo, juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah dengan adanya kenaikan pajak daerah.
“Namun di sisi lain kami mohon penjelasan terkait menurunnya retribusi daerah dari yang telah ditargetkan,” pungkasnya. (ADHE/DIKSIPRO)
