Parlementaria

Distribusi BLT Penduduk Miskin Banyak Tidak Tepat Sasaran

Andre : Karena data yang digunakan sudah usang

NUNUKAN – Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga miskin di daerah ini dinilai bermasalah. Banyak ditemukan warga berstatus miskin tapi sama sekali tidak mendapatkan hak mereka dari BLT tersebut. Sebaliknya, penduduk dengan kondisi ekonomi tergolong baik yang justru menikmati bantuan rupiah dari pemerintah.

Data tersebut terungkap pada Rapat Paripurna Tentang Rekomendasi DPRD Nunukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun anggaran 2020 lalu. Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan Andre Pratama, hal tersebut terjadi karena data penduduk miskin yang digunakan di daerah ini masih menggunakan data usang yang perlu diperbaharui.

“Kami (DPRD) meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera meng-update data terbaru penduduk miskin di Kabupaten Nunukan ini agar pendistribusian BLT tersebut benar-benar tepat sasaran,” tegas Andre.

Untuk bidang kesehatan, sorotan tajam DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah mengarah pada adanya fasilitas kesehatan yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Di tengah keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, DPRD justru menemukan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebuku yang hingga kini tidak dioperasikan.

“Akibat terlalu lama terbengkalai banyak bagian dari bangunan Rumah Sakit tersebut mengalami kerusakan,” kata Andre.

Masih memberikan atensi pada bidang kesehatan, lembaga wakil rakyat juga menyoal fasilitas penyediaan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu pada beberapa kecamatan.
Demikian juga penggunaan anggaran Recofusing anggaran OPD dalam penanganan Covid-19, DPRD meminta adanya transparansi anggaran termasuk sistem distribusi anggaran untuk Puskesmas dan RSUD Nunukan.

Hasil peninjauan terhadap peralatan kesehatan di rumah sakit, kata Andre seperti alat rontgen yang belum dapat dioperasikan secara maksimal. Seandainya pemerintah dapat menyediakan anggaran untuk operasional dan tenaga operator, termasuk gudang obat yang perlu adanya penambahan tempat yang memadai sesuai suhu aman bagi penyimpanan obat-obatan.

Terhadap keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih banyak ditemukan di Nunukan, DPRD meminta Pemerintah segera mengadakan sarana penangganan ODGJ tersebut, seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maupun sarana pendukung lainnya. (DIA/DIKSIPRO)

Komentar

Back to top button