Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Upaya Pengiriman 25 CPMI Nonprosedural ke Malaysia
NUNUKAN – Upaya penyelundupan 25 Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (CPMI-NP) menuju Tawau, Malaysia, harus berakhir tanpa keberhasilan.
Tim Gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para CPMI-NP sebelum mereka dapat meninggalkan Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Kamis (15/5/2025).
Operasi ini berlangsung sejak Rabu sore, 14 Mei 2025, ketika Tim Gabungan telah onboard secara menyuruk-nyuruk di KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan.
Ketika kapal diperiksa pada Kamis dini hari pukul 04.30 WITA, sebanyak 17 CPMI-NP (12 laki-laki, 5 perempuan) ditemukan di dalamnya, sementara delapan orang lainnya (2 laki-laki, 6 perempuan) sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya identitas mereka berhasil diperoleh melalui dokumen KTP yang mereka tinggalkan.
Komandan KN Gajah Laut–404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto, kemudian mengawal langsung para CPMI-NP yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Kantor BP3MI Nunukan pada pukul 05.20 WITA. Di sana, mereka menjalani proses verifikasi dan pendataan resmi di bawah koordinasi BP3MI.
Kegagalan pengiriman CPMI-NP ini menunjukkan bahwa pergerakan tenaga kerja ilegal masih terjadi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik tersebut.
“Dalam kasus ini, para CPMI-NP tidak berhasil melanjutkan perjalanan mereka ke Malaysia dan harus menghadapi serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” terang Agus Tri Haryanto.
Tim Gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI terus meningkatkan pengawasan terhadap jalur-jalur pengiriman tenaga kerja nonprosedural, memastikan bahwa aktivitas ilegal dapat dicegah sebelum terjadi. Dengan strategi operasi senyap yang diterapkan dalam misi ini, mereka mampu menggagalkan pengiriman tanpa diketahui oleh para pelaku sebelumnya.
“Meskipun pengiriman CPMI-NP berhasil dihentikan, pertanyaan tetap muncul mengenai bagaimana mereka bisa sampai di kapal tersebut dan siapa yang berada di balik upaya pemindahan mereka,” ungkapnya penasaran.
Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam upaya-upaya pengiriman tenaga kerja secara nonprosedural ke luar negeri.
Bakamla RI bersama Satgas TNI berkomitmen untuk terus menjaga keamanan laut dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keberhasilan operasi ini menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mengatasi masalah migrasi tenaga kerja ilegal. (WIRA/DPro)
