Pemkab Siapkan Bantuan Sekolah Rp 1 Miliar Lebih
Ket Foto : Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid saat menyerahkan tas sekolah kepada salah satu satu siswi
NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE.,MM menyerahkan bantuan perlengkapan belajar dan tas sekolah di Lantai IV ruang VIP Kantor Bupati Nunukan, Senin (11/1/2021).
Dalam sambutannya, Bupati Nunukan mengemukakan, sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) tugas mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan mulai tingkat pendidikan usia dini (PAUD), SD dan pendidikan kesetaraan tentu diperhatikan.
“Jenis pelayanan dasar yang harus ditangani Pemerintah Daerah meliputi perlengkapan dasar untuk para peserta didik. Seperti buku, alat tulis dan buku pelajaran”, ungkap Laura.
Salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan Pemda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan bantuan baik berupa tas dan perlengkapan sekolah lainnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) kepada anak-anak didik.
“Pemda menyediakan anggaran kurang lebih 1 Milyar untuk pendidikan. Anggaran tersebut untuk tahun lalu, akan tetapi terealisasi tahun ini”, sambungnya.
Ribuan anak mayoritas berlatar belakang kurang mampu mendapatkan bantuan tersebut.
Masih dilokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Junaidi, SH menuturkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu sarana prasarana pendidikan dasar untuk sekolah sudah bisa dibangun dengan berbagai macam sarana fisik sekolah baik yang di SD maupun yang bersumber dari DID tersebut.
Disdikbud juga memberikan bantuan kepada semua sekolah baik negeri maupun swasta. Bantuan yang disalurkan juga berupa tempat cuci tangan dan profil tank.
“Kami harapkan, dengan adanya bantuan siswa-siswi semangat untuk belajar dan terus belajar”, ujar H. Junaidi.
Selama beberapa tahun terakhir memang banyak upaya yang harus dilakukan meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi masalah.
Pemda tidak hanya berdiam diri, terus melakukan komunikasi dan koordinasi melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga banyak anggaran yang didapatkan atas koordinasi yang dilakukan dari pemda. (hrm/diksipro).
