DPRD Soroti Bangunan Fisik Yang Terbengkalai
Andre : “Karena tidak terencana dengan baik”
NUNUKAN – Pemerintah Daerah kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan terkait pelaksanaan pembangunan didarah ini.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan, Andre Pratama pada Rapat Paripurna Tentang Rekomendasi DPRD Nunukan terhadap LKPj Bupati Nunukan tahun anggaran 2020, di gedung parlemen daerah Selasa (4/5) lalu.
Kritikan pedas yang disampaikan lembaga wakil rakyat dalam kegiatan tersebut diantaranya tentang pembangunan fisik yang diselenggarakan melalui Dinas Pekerjaan Umum. Selain dianggap tidak terencana dengan baik prosesnya juga tidak berkesinambungan. Akibatnya, banyak ditemukan bangunan fisik yang terbengkalai, tidak difungsikan.
Kasus dimaksud ditemukan pada pembangunan kantor-kantor kecamatan di Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Tengah. Hingga kini bangunan kantor pemerintahan pada tiga kecamatan tersebut tidak dapat difungsikan. Terbengkalai begitu saja.
“Terbengkalainya bangunan fisik juga terjadi pada pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Krayan dan Sebuku maupun pembangunan septic tank komunal dan individual di beberapa kecamatan yang tak disertai kloset atau jamban,” tegas Wakil Ketua Pansus DPRD Nunukan ini.
Sementara itu terkait dunia pendidikan di daerah ini DPRD Nunukan menyoroti masalah sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Sarana dan prasarana tersedia guna menunjang proses belajar mengajar ditemukan banyak yang sudah rusak serta tidak tersedianya meubelair yang memadai.
Masih dari dunia pendidikan, persoalan transportasi pelajar juga diangkat oleh lembaga wakil rakyat. Alasannya, banyak orang tua siswa mengeluhkan jarak yang harus ditempuh pelajar dari rumah ke sekolah cukup jauh sementara mereka tidak memiliki sarana transportasi untuk kebutuhan tersebut. Bahkan DPRD juga menemukan masih ada pelajar menggunakan perahu untuk menuju sekolah mereka.
“Terutama untuk kegiatan belajar tatap muka, DPRD meminta Pemkab Nunukan membijaki daerah dengan zona hijau yang tidak memiliki jaringan internet untuk belajar daring. Kegiatan belajar tatap muka mestinya tetap dibuka untuk mereka”, kata Andre Pratama yang memastikan semua kritikan yang disampaikan merupakan hasil masukan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Nunukan.
Kesejahteraan tanaga pendidik juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Terlebih tentang tunjangan khusus maupun ketersediaan rumah dinas. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan agar para tenaga didik dapat lebih nyaman dan betah melaksanakan pengabdiannya pada daerah-daerah terpencil. (DIA/DIKSIPRO)
