Penyerapan Anggaran di Kaltara, Nunukan Urutan Kedua Setelah Bulungan
Wahyu : “Terhambat kondisi geografis,”
NUNUKAN – Dari lima kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Bulungan, dalam hal penyerapan anggaran.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro usai melakukan penandatanganan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara.
Alokasi APBN tahun anggaran 2022 di Kaltara, menurut Wahyu mencapai sebesar Rp 9,9 triliun yang tersebar untuk kabupaten/kota yang ada. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nunukan hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,4 triliun.
Dipaparkan, ada beberapa faktor menjadi penyebab penyerapan anggaran di Nunukan terbilang lambat.
Kebijakan kebijakan Pemkab Nunukan dalam mengoptimalkan pemulihan ekonomi termasuk melakukan kegiatan yang lebih prioritas antara lain terhambat dengan kondisi geografis daerahnya.
Dari seluruh desa yang ada di Kaltara, 50 persen diantaranya berada di wilayah Kabupaten Nunukan yang masih banyak belum terakses internet. Padahal sistem pencairan anggaran saat ini menggunakan teknologi.
Sehingga, pengelolaan dana desa terhambat akibat kendala infrastruktur yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggarannya.
“Pencairan dana desanya kerap jadi terlambat lantaran untuk sejumlah keperluan yang terkait tehnologi informasi dan komunikasi, aparat desa harus ke wilayah yang ada akses internetnya terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” kata Wahyu
Selain itu, tata kelola dana desa yang belum optimal Juga menjadi faktor penyebabnya.
Antara lain langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan pengoptimalan tata kelola dana desa yang terjadi, pihak Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Universitas Borneo Tarakan.
Komunikasi yang dibangun, agar melibatkan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terjun ke desa-desa untuk memberikan pemahaman berkaitan pengelolaan dana desa.
Kepada Bupati Nunukan Wahyu meminta untuk turut mensukseskan agenda Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara tersebut.
“Mahasiswa KKN itu sebelumnya sudah kami latih tentang cara mengelola keuangan negara, dalam hal ini dana desa. Kami ingin desa-desa di seluruh Kaltara berkembang. Ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” imbuhnya.
Di Nunukan, lanjutnya, tren APBN hampir setara dengan Kaltara karena adanya program prioritas nasional di perbatasan. Misal, adanya pembangunan PLBN di tiga wilayah.
Untuk Pagu belanja di Kaltara, menurut Wahyu, fokus terbesarnya masih pada belanja modal. Menyesuaikan dengan program pemerintah pusat, Membangun Dari Perbatasan. sehingga alokasi belanja modal dari Kementerian Lembaga di Kaltara itu sangat besar. Mencapai Rp. 250 miliar.
Pada 2023 mendatang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara janjikan APBN defisit minimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Antara tahun 2022-2023, ketika kasus Covid-19 mereda, APBN stimulus digunakan secara optimal. Sehingga minimal defisit 3 persen. Ketika belanja dilakukan secara optimal, otomatis penyerapan anggaran akan optimal karena terjadi pergerakan perekonomian. (INNA/DIKSIPRO)
