Pemkab Nunukan Usulkan DSP Rp 2.1 M ke BNPB

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengajukan usulan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tertuang dalam surat bernomor 350/54/BPBD-NNK/I/2022 tanggal 3 Februari 2022.

Disampaikan oleh Kasubbid Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan Usulan DSP tersebut mengacu Surat Keputusan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan RT-PCR.

Usulan DSP sebesar Rp 2.103.316.200 akan digunakan untuk menangani semua biaya-biaya karantina para Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Pelajar Repatriasi dan PMI di Nunukan yang merupakan Entry Point para pelaku perjalanan luar negeri.

Menurut Hasanuddin, pembiayaan-pembiayaan karantina seperti tahun sebelumnya, sumber dananya dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB yang digunakan untuk membiayai penanganan karantina pelaku perjalanan luar negeri maupun PMI.

“Usulan sudah disampaikan dan saat ini menunggu tindaklanjut dari BNPB. Usulan ini diajukan agar penanganan karantina bisa lebih maksimal,” ujar Hasanuddin kepada diksipro.com. (22/2/2022)

Diterangkan lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyiapkan fasilitas akomodasi bagi para pelaku perjalanan luar negeri, pelajar repatriasi dan PMI di Nunukan. Namun terkait konsumsi, untuk sementara ini ditangani oleh BP2MI Nunukan.

Sambil menunggu pencairan DSP dari BNPB tersebut, masih seperti disampaikan oleh Hasanuddin, Pemda Nunukan dibantu oleh BP2MI untuk menyiapkan konsumsi selama masa karantina atau pun isolasi bagi yang terkonfirmasi Covid-19 di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Kita berdoa mudah-mudahan bisa dapat dananya dari BNPB. Pemda hanya membantu dalam penyiapan beberapa fasilitas saja tempat tinggal, air bersih dan listrik. Untuk makanan, disediakan oleh pihak ketiga dari BP2MI. Nanti, Pemda tinggal membayar pembiayaan dari BP2MI itu sesuai ketentuan dan standarnya,” terang Hasanuddin lagi.

Sejak kedatangan 148 Pelajar Repatriasi dari Sabah Malaysia pada Rabu (9/2/2022), hingga saat ini diketahui mereka masih berada di Rusunawa Jl. Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan Selatan.

Terpisah, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pancasila Jiwaku (LSM PANJIKU) Mansur Rincing mengatakan Pemerintah Pusat harus memberikan perhatian khusus bagi wilayah perbatasan yang merupakan salah satu Entry Point ini.

Menurut dia, pemangku kebijakan di pusat pemerintahan harus segera menangani karantina ini. Negara harus memberikan pelayanan maksimal terutama kepada pelajar repatriasi berikut pendampingnya. Masih menurut Mansur, Pemda dan BP2MI tidak boleh bekerja sendiri tanpa dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat terkait penanganan ini.

“Kita minta BNPB segera menggelontorkan anggaran penanganan karantina dan isolasi bagi pelajar repatriasi yang sebagian mereka terkonfirmasi Covid-19. Jangan biarkan ‘anak kita’ ini terlantar,” ujar Mansur.

Para pelajar ini, masih diterangkan Mansur, adalah anak-anak PMI yang kembali ke Indonesia untuk mengenyam pendidikan. “Orang Tua mereka merupakan Pahlawan Devisa Negara, jangan telantarkan mereka,” tegas Mansur kepada pewarta diksipro.com. (NATA/DIKSIPRO)