Kondisi Dunia Pendidikan di Perbatasan Butuh Perhatian

NUNUKAN – Hingga memasuki Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023, kondisi dunia pendidikan di wilayah perbatasan masih banyak yang memerlukan perhatian pemerintah. Tidak terkecuali di daerah pedalaman wilayah perbatasan negara di Kalimantan Utara.

Merangkum pendapat sejumlah kalangan tenaga pendidik di wilayah perbatasan, mutu pendidikan yang ada di daerah mereka agak tertinggal dibanding daerah perkotaan. Salah satu penyebabnya, keterbatasan fasiltas pendukung dalam menunjang hasil pendidikan yang lebih memadai.

Di wilayah Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan saja misalnya, sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia pada negara bagian Sabah dan Serawak, sejumlah tenaga pendidik di daerah ini mengakui target prestasi pendidikan siswa di sekolah mereka sulit dicapai. Lantaran beberapa fasilitas yang dibutuhkan kurang menunjang atau ada tersedia tapi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Masih ada sekolah yang tidak memiliki ruang perpustakaan karena harus dimanfaatkan untuk mengatasi ruang kelas belajar yang masih kurang,” kata salah seorang tenaga pendidik di sekolah berstaus negeri di kecamatan Krayan Selatan.

Jika ada sekolah yang memiliki ruang perpustakaan, lanjut narasumber yang meminta namanya tidak dimediakan, persoalan yang muncul bahwa fasilitas tersebut juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tersedia buku-buku bacaan yang dibutuhkan.

“Makanya, ada di antara sekolah yang memili ruang perpustakaan tapi kemudian dialih fungsikan menjadi ruang kelas belajar setalah tidak terpakai lantaran tidak tersedia buku-buku bacaan layaknya sebuah perpustakaan,” lanjutnya

Belum lagi fasilitas lain yang mestinya sudah saatnya untuk diremajakan namun tetap dipakai karena tidak ada barang penggantinya. Misal diantaranya, kursi siswa yang sudah banyak mengalami kerusakan terpaksa bolak-balik diperbaiki para guru agar bisa tetap digunakan dan proses belajar siswa di kelas berlangsung normal.

Memperoleh ilmu pengetahuan di luar Pendidikan sekolah melalui media online juga menghadapi kendala serius lantaran infrastruktur internet yang belum memadai.

Narasumber ini menyebutkan, akibat kesenjangan tingkat Pendidikan dengan daerah perkotaan tidak sedikit putra-putri dari wilayah perbatasan jadi kalah bersaing dalam merebut peluang masuk pada sekolah lanjutan yang diinginkan di kota besar.

“Sebagai contoh akibat kalahnya mutu pendidikan tersebut, hanya sedikit dari sekian jumlah siswa lulusan Sekolah Menengah Atas asal Kecamatan Krayan yang diterima masuk pada Perguruan Tinggi Negeri di Samarinda,” terangnya lagi.

Menyikapi adanya pernyataan serupa itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nunukan, Ahmad tidak membantah bahwa kondisi sejumlah sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Nunukan ini masih dengan keterbatasannya.

Tidak ada pilih kasih antara pedalaman dengan perkotaan dalam meberikan pelayanan secara merata dengan kualitas yang sama dalam memenuhi tuntutan pendidikan.

Namun pada daerah pedalaman memang terjadi beberapa kendala yang tidak bisa dihindari dalam kaitannya terhadap pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana. Artinya, belum semua satuan pendidikan mendapatkan yang sesuai dengan standar Pendidikan.

Misalnya untuk kebutuhan tenaga guru, kekurangan tenaga pendidik yang terjadi tidak dialami hanya sekolah yang berada di wilayah pedalaman. Bahkan beberapa sekolah yang justru berada di wilayah perkotaan juga masih mengalami Nasib yang sama.

“Kami (Disdik) sudah melihat fakta di lapangan seperti itu. Namun jika dikaitkan dengan ketersediaan anggaran, tentunya tuntutan kebutuhan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dalam memfasilitasinya melalui APBD, dana Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber dana lainnya dari Pemerintah Pusat melalui PUPR

Upaya untuk memburu kucuran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat, juga diperlukan kesigapan dan kecermatan para pimpinan sekolah maupun tenaga pendidik dalam up date kondisi sekolah melalui isian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya untuk menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

“Pihak sekolah harus cermat mengawasi kondisi fasilitas sekolah. Jika memang fasilitas sekolah dalam kondisi rusak berat yang tidak terakomodir oleh dana APBD, akan dialihkan kepada DAK atau PUPR yang terpantau melalui isian Dapodik,” terang Ahmad.

Demikian juga halnya dengan keberadaan tenaga guru, kekurangan tenaga pendidik yang dialami sekolah-sekolah di wilayah perbatasan saat ini bukan akibat penyebaran tenaga guru yang tidak merata, namun secara umum Kabupaten Nunukan masih mengalami kekuranag tenaga guru yang cukup banyak. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Salah satu diantaranya dengan menyediakan tenaga honorer.

Sedangkan terkait kebutuhan layanan internet pada daerah-daerah blank, lanjut Ahmad pihaknya telah berkomunikasi dengan Diskominfotik bagaimana kebutuhan internet masyarakat di pedalaman bisa terakomodir secara bertahap melalui VSAT Internet sebagai solusi layanan yang dapat dipergunakan.

Menghadapi kondisi seperti ini, lanjut Kadisdik Kabupaten Nunukan ini lagi, memang dibutuhkan kesabaran dan kerjasama dari pihak sekolah dalam memaksimalkan fungsi fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang ada dalam menjaga mutu pendidikan di daerah mereka, sebelum terlengkapi sesuai standar kebutuhan pendidikan. (ADHE/DIKSIPRO)