JAKARTA – Pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu (ITBB) di Kabupaten Nunukan mencuat dalam kegiatan Lokakarya Budaya Penjenamaan Kota dan Cipta Ruang yang saat ini berlangsung di Jakarta.
Terungkapnya ajang silaturahmi sekaligus pergelaran seni budaya masyarakat etnis Tidung dalam acara berlevel nasional ini disampaikan utusan Indonesia Creative City Network (ICCN) Kalimantan Utara melalui perwakilan elemen media siber, Adharsyah.
Saat sesi diskusi dan tanya jawab usai penyampaian materi Upaya Pengembangan Seni dan Budaya Masyarakat Adat di Indonesia, Pemimpin Redaksi media online Diksipro.com ini mengenalkan adanya agenda rutin festival budaya adat masyarakat etnis Tidung di salah satu kabupaten di Wilayah Kalimantan Utara, yakni Kabupaten Nunukan.
Agenda kegiatan yang mampu melibatkan empat negara peserta, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina serta Indonesia selaku tuan rumah tersebut, menurut Adharsyah layak diapresiasi bahkan mestinya menjadi kebanggaan dan perhatian nasional.
“Namun sayangnya, hingga telah dua kali digelar, masih terlaksana secara sederhana untuk ukuran hadirnya beberapa negara anggota Asean yang ikut melibatinya,” kata Adharsyah.
Dijelaskan, kesederhanaan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebutuhan pendanaan yang sejauh ini masih mengandalkan swadaya masyarakat, khususnya dari kalangan etnis Tidung dan partisipasi dari beberapa pihak yang tentu saja tidak terlalu besar.
Pertanyaan yang disampaikan Adharsyah dalam momen tersebut, di mana kepedulian dan peran pemerintah secara signifikan yang selama ini menggaungkan komitmen pengembangan kekayaan budaya di tengah masyarakatnya.
“Di mana kepedulian pemerintah, bahkan di tingkat pusat jika perhelatan seni budaya yang mampu merangkul keikutsertaan beberapa negara serumpun salah satu etnis di tanah air ini jika pendanaannya mengandalkan uang hasil dari swadaya masyarakat,” kata Adharsyah.
Padahal, berdasar informasi yang diperoleh dari Koordinator Lembaga Adat Tidung (LAT) Kabupaten Nunukan, Sura’i, dalam upaya memeriahkan dan suksesnya agenda kegiatan ini, pihak penyelenggara juga berkoordinasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat terkait bantuan anggaran yang dibutuhkan.
Alih-alih memberikan dukungan pendanaan, harapan Panitia Pelaksana yang meminta kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparrekraf) untuk membuka secara resmi pelaksanaan ITBB ke-2 tahun 2021 lalu, juga tidak terpenuhi. Sehingga kegiatan berskala Internasional tersebut akhirnya hanya dibuka oleh Pejabat Gubernur.
Menjawab pertanyaan itu Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan yang hadir saat itu, Fitra Arda memberikan apresiasinya terhadap masyarakat etnis Tidung di Kalimantan Utara yang telah berinisiatif menggagas terselenggaranya ITBB.
Dipastikannya hal tersebut sebagai langkah luar biasa yang harus dihargai. Apalagi jika memang dalam pemenuhan kebutuhan pendanaannya tidak bergantung pada APBD atau APBN.
“Karena sebaiknya pihak penyelenggara, dalam hal ini masyarakat, mampu berkreatifitas memperoleh dukungan pendanaan tanpa bergantung pada proposal yang diajukan kepada pemerintah,” katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, hal itu bukan berarti pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat samasekali lepas tangan.
“Jika dikomunikasikan dengan baik, mungkin ada bagian-bagian yang seharusnya menempatkan keberadaan atau peran pemerintah di dalamnya,” terang Fitra Arda.
Karenanya, untuk kegiatan mendatang diharapkan akan terbangun komunikasi intens yang baik, seperti dimaksudkan, antara penyelenggara dengan pemerintah.
Seperti diketahui, pada kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta sejak 13 hingga 15 Juli 2023, Koordinator ICCN Kalimantan Utara, Rici Sugianto mengutus beberapa elemen untuk mengikuti Lokakarya Budaya Penjenamaan Kota dan Cipta Ruang tersebut.
Masing-masing elemen dimaksud mewakili utusan akademisi, perwakilan pengusaha, unsur kepemudaan serta perwakilan media massa yang didampingi pejabat dari pemerintahan, dalam hal ini Bappeda Kalimantan Utara. (ADHE/DIKSIPRO)
