JAKARTA – Memperkuat ekonomi kerakyatan, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengajukan sembilan program prioritas pengembangan UMKM kepada Pemerintah Pusat. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza di Jakarta, Senin (22/6), didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H.
Saat ini, Kaltara memiliki 51.840 unit UMKM yang menyumbang 5,51 persen terhadap PDRB daerah. Meskipun terus tumbuh, sektor ini masih menghadapi kendala: keterbatasan akses modal, pasar, sertifikasi, hingga infrastruktur pendukung dan pengolahan produk.
“Kami butuh dukungan bersama agar UMKM Kaltara bisa naik kelas dan berdaya saing lebih tinggi,” ujar Gubernur Zainal.
Sembilan program yang diajukan meliputi: sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, kemitraan dengan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, pendampingan usaha, pembangunan Plaza UMKM, fasilitas promosi, penguatan rumah kemasan, serta pengembangan galeri kerajinan.
Jika terwujud, program ini diproyeksikan menambah nilai ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun, menciptakan 500–1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk potensial ekspor, 240 sertifikat halal, 200 hak kekayaan intelektual, serta mendorong 1.000 UMKM naik kelas dan 300 usaha masuk pasar modern dan digital.
Pemprov Kaltara telah menyiapkan komitmen pendukung, mulai dari regulasi, data lengkap UMKM, kesiapan rumah kemasan, hingga lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati untuk Plaza UMKM.
Wamen UMKM menyambut baik usulan tersebut dan berencana melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada Juli 2026 untuk menindaklanjuti rincian program.
Pertemuan ini diharapkan mempererat sinergi pusat dan daerah demi membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan di Bumi Benuanta (dkisp/ADV)
