DPRD Kaltara Gigih Perjuangkan BRIDA Terbentuk
JAKARTA – Upaya agar Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memiliki Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) terus diperjuangkan. Kali ini DPRD Provinsi Kaltara melalui Komisi I yang melakukan audensi dengan pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Mewakili DPRD Kaltara dari Komisi I yang bertolak ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk melakukan audensi dengan BRIN adalah Norhayati Andris bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Firmananur
Dalam pertemuan tersebut, Anita, perwakilan BRIN yang menerima kedatangan Norhayati dan Firmananur, menyarankan agar BRIDA dapat mandiri, terpisah dari Bappeda.
“Dengan mandiri, BRIDA akan lebih fokus dalam melakukan riset dan inovasi. Riset dan inovasi bukanlah hanya tanggungjawab Bappeda saja tapi melibatkan berbagai perangkat dan mitra lainnya. Di antaranya perguruan tinggi,” ujar Anita.
Namun demikian, BRIN juga menyatakan bahwa keputusan akhir tetap ada pada Pemerintah Provinsi Kaltara, apakah BRIDA akan digabung dengan Bappeda atau berdiri sendiri.
“Masing-masing dari keputusan nanti tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sediri,” kata Anita
Terkait kekhawatiran akan terjadi penurunan peran dari Bappeda jika BRIDA berdiri sendiri, BRIN melalui Anita sepakat dengan pendapat Norhayati Andris, bahwa Bappeda dapat mencari bidang lain yang dapat mengisi kekosongan tersebut.
Dalam hal tipe dan perampingan, BRIDA memiliki struktur yang sangat sederhana, dengan hanya terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan Kasubag Umum Kepegawaian.
“Jadi tidak perlu khawatir karena alokasi dapat dilakukan. Tugas BRIDA lebih fokus pada penelitian umum, riset kebijakan, yang tidak akan menguras anggaran secara signifikan. Namun, hasil kajian dari BRIDA dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah ketika diperlukan,” jelas Anita.
Norhayati Andris setuju dengan usulan BRIN dan mendukung BRIDA untuk berdiri sendiri. “Saya senang bahwa telah ada surat kepada Pemerintah Provinsi untuk pembentukan BRIDA. Terkait anggaran, telah dilakukan persiapan untuk tahun 2024,” tegas Norhayati Andris.
Diharapkan pembentukan BRIDA di Provinsi Kaltara akan meningkatkan kualitas riset dan inovasi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah daerah. (HMS/DIKSIPRO)
