NUNUKAN – Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Provinsi kalimantan Utara (Kaltara) memaparkan tentang realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) saat pengajuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD, pada Senin 25 Maret 2024.
Dikatakan Bupati, Indikator Kinerja Utama (KIU) berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, Indikator kinerja utama kabupaten nunukan terdiri dari 6 indikator tujuan dan 29 indikator sasaran.
“Capaian kinerja isdikator pemerintah daerah yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 terealisasi sebesar 67,88 persen sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,1 persen dan terealisasi sebesar 68,43 persen atau mencapai 99 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka IPM Kabupaten Nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen.” Ujar Bupati
Sedangkan Indeks infrastruktur tahun 2022 terealisasi sebesar 23,16 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 32,30 persen dan terealisasi sebesar 28,35 persen dengan capaian sebesar 87,8 persen dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka indeks infrastruktur kabupaten nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,41 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2022 teralisasi sebesar 5,24 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 5,47 persen dan terealisasi sebesar 4,16 persen dengan capaian sebesar 76,1 persen dari yang ditargetkan.
Indeks reformasi birokrasi, tahun 2022 terealisasi nilai CC pada tahun 2023 kabupaten nunukan meningkat irbnya dengan realisasi nilai B.
Angka indeks kualitas lingkungan hidup, tahun 2022 terealisasi sebesar 80,07 sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 78,42 persen dan terealisasi sebesar 78,62 persen dengan capaian sebesar 100,26 persen dari yang ditargetkan.
Indeks rasa aman, tahun 2022 terealisasi sebesar 84,78 persen sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 100 persen dan terealisasi sebesar 82,15 persen dengan capaian sebesar 82,15 persen dari yang ditargetkan.
Sedangkan capaian indikator sasaran terdapat 29 indikator, terdapat 21 indikator mencapai kinerja sangat tinggi dengan interval 91 persen sampai 100 persen dan melebihi 100 persen, kemudian ada 2 indikator dengan predikat tinggi diantaranya indeks aksesibilitas dan laju pertumbuhan sektor pertanian. Terdapat 2 indikator dengan predikat sedang yaitu indeks profesional ASN dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Berikutnya untuk predikat rendah terdapat 1 indikator yaitu persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat dan untuk predikat sangat rendah terdapat 2 indikator yaitu laju pertumbuhan industri pengolahan dan penurunan emisi.
Kemudian pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 21 Kecamatan.
Selain menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, pada tahun 2023 pemerintah kabupaten nunukan juga melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atas namun pada tahun 2023 pemerintah kabupaten nunukan tidak menerima bantuan kerja pemerintahan pusat.
Pada tahun anggaran 2023 pemerintah kabupaten nunukan berhasil meraih berbagai prestasi, inovasi serta penghargaan baik ditingkat provinsi, ditingkat nasional, dan internasional dalam berbagai urusan pembangunan. Salah satu penghargaan yang membanggakan yang diperoleh oleh kabupaten nunukan yaitu penghargaan adipura tahun 2023 dari presiden republik indonesia yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Selain itu, kabupaten nunukan juga mendapatkan penghargaan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. “Masih banyak lagi prestasi, inovasi serta penghargaan yang diperoleh kabupaten nunukan yang telah dirincikan dalam dokumen LKPj Bupati Nunukan tahun anggaran 2023,” jelasnya.
Penghargaan itu kata Laura, merupakan prestasi kolektif pemerintah kabupaten nunukan dengan dukungan yang kuat dari DPR Kabupaten Nunukan, kerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. (ADHE/DIKSIPRO)
