
NUNUKAN – Alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah melalui APBD-Perubahan Nunukan tahun 2024 akan diselaraskan dengan target pelayanan publik dan prioritas pembangunan.
Begitu dikatakan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura melalui Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah saat memberikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan Jum’at (2/8/2024) untuk bahasan Nota APBD Perubahan Nunukan Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa bersama wakil ketua DPRD Nunukan H. Saleh saat itu, dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Nunukan serta unsur Forkopimda Nunukan.
Atas nama Pemerintah Daerah, Hanafiah menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada DPRD Nunukan melalui fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pemandangan dan masukan yang bersifat membangun dalam kewenangan daerah.
“Masukan dan saran fraksi-fraksi di DPRD sangat berharga untuk pelaksaan APBD sesuai aspirasi masyarakat dan keinginan bersama,” tegas Hanafiah.
Selanjutnya, dipastikan Pemerintah Daerah akan memperhatikan saran Fraksi Hanura untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya.
Menurut Wakil Bupati Nunukan ini, Pemerintah Daerah saat ini tengah fokus pada sasaran prioritas pembangunan yang mengacu pada sinkronisasi tema pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, terutama pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat bidang UMKM dan pengembangan SDM.
“Perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan maupun pendidikan tetap akan menjadi prioritas utama kita,” kata Hanafiah.
Terhadap pemandangan Fraksi Demokrat, Hanafiah menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan/mengambil alih tanggung jawab beban utang RSUD Nunukan. Sehingga diharapkan pada Tahun 2024 semua permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dan RSUD Nunukan dapat Kembali memberikan pelayanan tanpa kendala.
Pemerintah Daerh juga akan memperhatikan saran fraksi-fraksi yang minta penggunaan APBD-P lebih diarahkan pada sektor riil, pelayanan publik ,seperti pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana jalan dan lain-lainnya.
“Sejatinya, harapan dari fraksi Demokrat sejalan dengan keinginan pemerintah daerah di tahun depan,” kata Hanfiah.
Atas saran Fraksi PKS, Wakil bupati Nunukan ini mengatakan, pemerintah akan membahas lebih lanjut terhadap terkendalanya penyaluran bantuan keuangan provinsi yang dialokasi untuk pembayaran tunjangan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan tahun 2024.
Pemerintah daerah juga memastikan pelayanan RSUD Nunukan melalui Dinas Kesehatan menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui dewan pengawas akan mengendalikan manajemen RSUD dan melakukan evaluasi kinerja direksi rumah sakit.
“Termasuk kinerja staf, kasir maupun bendahara pengeluaran RSUD, pasti kita perhatikan semua saran PKS,” bebernya.
Terkait usulan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) yang minta penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB) SDN 03 Sembakung, menurut Laura, telah dikoordinasikan dengan kepada dinas teknis.
“Sama hal dengan usulan peningkatan jalan Desa Pagar dan Labuk, kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dan segera melaksanakan peninjauan lapangan,” jelasnya.
Adapun terhadap pandangan Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Laura mengaku, pemerintah berupaya mendorong semua OPD untuk memaksimalkan waktu dan anggaran APBD-P agar dapat terserap 100 persen
“Salah satu langkah konkrit dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan SKPD agar selesai sesuai batas waktu,” tutupnya. (ADHE/DIKSIPRO)