
NUNUKAN – Pembinaan olahraga di Nunukan terancam gagal. Setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan selaku pengelola, pembina, pengembang, dan koordinator seluruh kegiatan olahraga prestasi yang ada, mengalami mati suri. Sejak awal tahun hingga menjelang bulan Agustus 2025 ini samasekali tanpa aktivitas.
Memberikan penjelasan terkait banyaknya kritikan yang diterima dari berbagai pihak akibat kevacuman kegiatan yang terjadi, sejumlah pengurus teras KONI Nunukan, dipimpin ketuanya Samran Nur Alim, Sabtu (26/7/2025) memberikan klarifikasi di hadapan sejumlah awak media.
Tidak membantah tudingan yang berkembang, dikatakan Samran mandegnya KONI Nunukan lantaran hingga detik konferensi pers yang dilangsung saat itu, belum ada kejelasan anggaran dana hibah dari Pemeritah Daerah yang diterima guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.
“Berbagai Upaya sudah kami lakukan. Mulai beberapa kali berkoordinasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bahkan menghadap langsung kepada Bupati. Hasilnya, tetap belum ada kepastian selain disuruh menunggu,” tegas Samran yang dibenarkan seluruh pengurus teras KONI Nunukan yang medampingi saat itu.
Akibatnya, pengurus dan atlet seluruh cabang olahraga (Cabor) di bawah binaan KONI Nunukan turut menjadi resah lantaran tidak adanya kejelasan tentang nasib mereka. Terutama menyangkut agenda-agenda latihan yang dilakukan sebagai persiapan event-event pertandingan olahraga yang akan diikuti.
Tidak hanya soal pembinaan olahraga secara langsung, tidak adanya anggaran operasional yang harus dikelola, kata Samran lagi membuat KONI Nunukan juga ‘terusir’ dari Kantor Sekretariat yang selama ini memanfaatkan salah satu bagian bangunan yang ada di Stadion Sei Bilal. Sambungan Listrik dari PLN dan air bersih dari PDAM juga diputus karena tunggakan pembayaran beban yang digunakan tidak terbayar. Hingga harus memanfaatkan rumah pribadi milik Ketua sebagai kantor sekretriat sementara.
KONI Nunukan, kata Samran lagi coba memahami terjadi keterlambatan, jika tidak bisa disebut ketidakjelasan, anggaran yang harus mereka kelola terkait erat dengan masa transisi Kepala Daerah mengingat Bupati yang saat ini baru dilantik pada April 2025 lalu serta adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
“Namun yang jadi pertanyaan, jika KONI selaku organisasi begengsi dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia mengalami hambatan, bagaimana bisa organisasi olahraga lainnya, seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) serta National Paralympic Committee of Indonesia dapat berjalan lancer,” tegas Samran lagi. (ADHE/DIKSIPRO)