NUNUKAN – Ibarat jamur di musim hujan, menjadi istilah yang tidak berlebihan jika ditujukan pada Orgnisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di daerah ini pada setiap menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nunukan.
Alasannya, menurut mantan Ketua DPD KNPI Nunukan periode 2006-2011, Kadri Silawane, kemunculan OKP baru terasa ada pada kepentingan sesaat figur-figur yang akan mencalonkan diri sebagai ketua induk organisasi kepemudaan tersebut.
Selain tidak terdengar kiprahnya, disebutkan bahwa kebanyakan OKP di Nunukan juga tidak dikenal siapa-siapa saja pengurusnya. Sebab keberadaannya cuma diketahui saat hadir memenuhi undangan upacara peringatan hari tertentu. Jumlah yang hadir pun hanya beberapa orang.
Kemunculan instan beberapa OKP terkesan dipaksakan demi pemenuhan ‘birahi’ sang kandidat Ketua KNPI, lanjut Kadri, menjadikannya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan eksistensi yang lemah.
Hal tersebut terjadi disebabkan perekrutan anggota kepengurusan yang asal-asalan. Banyak diantara orang yang direkrut sebagai pengurus justru tidak mengetahui dirinya tercatat sebagai anggota sebuah OKP. Semua tidak terlepas dari kepentingan memenuhi persyaratan lolos verifikasi sebagai organisasi yang memiliki hak suara memberikan dukungan terhadap figur calon Ketua KNPI yang akan diusung.
“Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tercatat sebagai pengurus sebuah OKP karena belum pernah ada konfirmasi sebelumnya,” tegas Kadri.
Padahal, lanjut dia, dalam hajatan pelaksanaan Musda, KNPI sebelumnya harus melewati sebuah agenda yang cukup penting, yaitu menggelar rapat pleno yang bertujuan membahas hasil verifikasi keanggotaan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berhimpun di DPD KNPI.
Dampak lebih jauhnya, pelaksanaan Musda KNPI akan menghasilkan Ketua KNPI yang tidak kredibel dengan legitimasi yang lemah. Akibat dukungan buta dari OKP dengan kepengurusan yang tidak mengerti terhadap eksistensinya sendiri.
“Hasilnya, akan terpilih Ketua KNPI yang tidak mempunyai kapasitas kuat. Figur yang justru tidak paham berorganisasi lantaran adanya motivasi yang mendorong ambisi untuk menjadi Ketua KNPI,” papar Ketua DPD KNPI Kabupaten Nunukan pertama pasca pemekaran daerah ini.
Terpilihnya pucuk pimpinan yang tidak memiliki kapasitas kuat akan menjadikan KNPI hanya sebuah organisasi kepemudaan yang memiliki nama namun tidak ada kegiatan. KNPI hanya dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan tertentu. Bukan untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda.
“Kalaupun ada kegiatan, sangat disayangkan jika sebuah organisasi sebesar KNPI justru berjalan dengan aktivitas-aktivitas kecil. Misalnya, berbagi sembako, berbagi masker, menggalang dana sumbangan bencana alam atau sekedar menjadi peserta sebuah upacara,” ujar Kadri Silawane. (ADHE/DIKSIPRO)
