NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, sebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 176.077.409.030 atau mencapai 154.81 persen. Perolehan itu melampaui target yang dipatok sebesar Rp. 113.736.807.590.
Untuk pendapatan yang diperoleh dari hasil transfer hanya terealisasi sebesar Rp. 1.185.595.058.784,06 atau 99,4 persen, di bawah target yang dipatok sebesar Rp. 1.192.603.882.891,33.
Demikian juga untuk pencapaian pendapatan lain yang sah, pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp35.482.360.000, namun hanya tercapai sebesar Rp. 34.150.687.261,42 atau 96,25 persen.
“PAD Nunukan sangat bagus karena mencapai Rp. 176 miliar lebih. Pada tahun 2021 lalu, target pendapatan daerah sebesar Rp. 1,3 Triliun lebih namun yang terealisasi mencapai Rp. 1,4 Triliun,” beber Hanafiah dalam kegiatan Rapat Paripurna ke-3 masa sidang 3 DPRD Nunukan yang berlangsung Senin (20/06).
Sedangkan untuk anggaran belanja Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021, lanjut dia, dari taget sebesar Rp1.374.812.709.927,17 yang terealisasi sebesar Rp. 1.333.829.177.324,05.
Rinciannya berupa belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang dianggarkan Rp893.373.619.748,03 dengan realisasi Rp872.713.887.899,81 atau 97,69 persen.
lainnya, belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya dianggarkan Rp208.501.602.544,17 dengan realisasi Rp190.173.039.306,24 atau 91,21 persen.
Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp8.004.504.534,97 dengan realisasi sebesar Rp4.512.656,700,00 atau 56,38 persen.
“Kalau transfer itu terdiri dari bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya yang dianggarkan Rp264 Milyar sekian dan terealisasi Rp266 Milyar sekian,” tuturnya.
Menurut Hanafiah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan silpa, dianggarkan sebesar Rp35.989.659.445,84, terealisasi sebesar Rp36.291.868.232,03 atau 100,84 persen.
“Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Pemda kepada PDAM Nunukan yang dianggarkan Rp3 Milyar dengan realisasi sebesar Rp1,5 Milyar atau 50 persen,”ujarnya.
Hanafiah, menyebutkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tersebut telah dilakukan audit oleh tim independen dari kantor akuntan publik bersama BPK RI perwakilan Kaltara.
“Laporan pertanggungjawaban keuangan kita mendapat Opini WTP tujuh kali berturut-turut. Itu merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,”ucapnya.
Melalui Rapat Paripurna ke-3 masa sidang 3 DPRD Nunukan, Senin (20/06), Hanafiah meminta kepada anggota dewan untuk menyikapi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tersebut.
“Walaupun dapat predikat Opini WTP tapi masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kami harap anggota dewan memberikan solusi yang konstruktif. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi kami dalam memperbaiki kinerja selanjutnya,” kata Hanafiah. (INNA/DIKSIPRO)
