NUNUKAN – Terkait hasil penyelidikan kepolisian yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak tak dikenal hingga menggunakan server luar negeri, Ketua Forum Masyarakat Lintas Etnis (Formaline) Nunukan, Sumari, menegaskan adanya indikasi kuat ini bukan perbuatan masyarakat awam semata, melainkan ada aktor intelektual yang bergerak di balik layar.
Pernyataan ini disampaikan Sumari dalam Rapat Koordinasi Forkopimda bersama elemen masyarakat di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (4/8/2026).
“Pihak kepolisian harus mengupas tuntas kasus ini. Temukan aktor intelektual yang bermain di belakangnya agar kebenaran terungkap seutuhnya, nama baik warga yang tidak bersalah dikembalikan, dan pelaku yang sesungguhnya mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Sumari.
Ia menambahkan, fakta jejak digital yang mengarah ke server negara Polandia menjadi sinyal bahaya tersendiri.
“Jika benar demikian, ini masalah sangat serius. Masyarakat akan resah dan kepercayaan antar sesama warga akan runtuh jika kasus ini tidak ditangani hingga tuntas,” ujarnya.
Sebagai wadah persatuan berbagai suku dan etnis di Nunukan, peristiwa yang berpotensi meretakkan kerukunan menjadi perhatian utama Formaline. Sejak isu mencuat pada 3 Agustus lalu, pihaknya langsung bergerak cepat mengumpulkan seluruh perwakilan etnis untuk meminta kesigapan menjaga ketenangan.
“Kami minta seluruh elemen masyarakat tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menahan diri agar tidak menyebarkan informasi yang justru memperbesar masalah,” jelas Sumari.
Ia juga mencatat, kasus bernuansa SARA lewat media sosial bukanlah hal baru di Nunukan. Karena itu, Sumari berharap kejadian kali ini menjadi pelajaran berharga sekaligus peristiwa terakhir yang merusak suasana damai di perbatasan.
Usul Langkah Pencegahan Lewat Jalur Pendidikan
Guna mencegah perbuatan serupa terulang kembali, Sumari menyampaikan usulan konkret yang pernah ia sampaikan saat Uji Publik Pelayanan Polres Nunukan akhir Juli lalu. Ia meminta kepolisian rutin menggelar Operasi Siber sekaligus mempererat kedekatan dengan generasi muda lewat sekolah.
“Polisi sebaiknya rutin hadir ke sekolah-sekolah, misalnya sebulan sekali atau dua minggu sekali menjadi inspektur upacara hari Senin. Kehadiran anggota kepolisian secara langsung di lingkungan sekolah sangat berharga untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini, memperkenalkan bahaya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, serta membangun citra polisi yang dekat, ramah, dan melindungi di mata pelajar. Langkah ini juga efektif agar anak-anak tidak mudah terpengaruh arus informasi negatif yang merusak persatuan,” papar Sumari.
Ia menambahkan, koordinasi jadwal bisa dilakukan secara proaktif.
“Saling berkoordinasi saja dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwalnya. Tidak usah menunggu ada permintaan baru turun,” pungkasnya.
