Catatan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Dari DPRD Untuk Pemkab Nunukan
NUNUKAN – Menyampaikan rekomendasinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022, DPRD Nunukan di antaranya menitik beratkan tiga sektor penting yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. Ketiga hal dimaksud adalah tentang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
Mewakili lembaganya, anggota DPRD Nunukan, Ahmad Triadi mengatakan bahwa terdapat beberapa sekolah yang ada di wilayah pedalaman Kabupaten Nunukan telah mengalami kerusakan. Sehingga dibutuhkan penganggaran untuk pemeliharaan serta perbaikan untuk aset-aset fasilitas Pendidikan dimaksud. Demikian juga dengan fasilitas Pendidikan bagi masyarakat disabilitas.
“Hal itu perlu dilakukan agar dapat membantu dalam proses peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nunukan untuk menciptakan kualitas belajar mengajar yang lebih baik,” kata Ahmad Triady.
Menyebutkan sarana dan prasarana belajar mengajar untuk anak-anak di pedalaman yang masih minim dalam menunjang insfratruktur Pendidikan, di antaranya terdapat di wilayah Krayan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis pansiangan serta Lumbis Hulu.
Bagian yang tidak kalah penting dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di daerah ini, masih seperti dikatakan politisi muda dari Partai Hanura ini, yaitu pada sisi kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di sekolah, khususnya di kawasan teritorial yang sangat membutuhkan tenaga pengajar yang berkompeten agar pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.
Masih pada kesempatan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar pada Senin (15/5/2023) tersebut, Ahmad Triadi juga menyampaikan catatan Lembaga wakil rakyat di daerah ini pada sektor Kesehatan.
Kendati telah melewati masa pandemic Covid-19, hal penting yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk tetap terus konsisten dalam hal penanganan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan terhadap dukungan sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia melalui penyediaan tenaga medis yang memadai sehingga adanya jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan,” kata Ahmad Triadi lagi.
Sedangkan pada sektor Pekerjaan Umum, kendati mengapresiasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana umum yang telah dibangun di beberapa tempat, namun menjadi sorotan bahwa ada beberapa yang kualitasnya yang kurang baik dan terkadang tidak fungsional.
Terkait hal tersebut, DPRD Nunukan memberikan catatan, kedepannya perencanaan terhadap suatu kegiatan harus lebih baik dan dilaksanakan secara tuntas serta dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam setiap perencanaan pembangunan harus komprehensif, proporsional, berkelanjutan dan terukur disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta menjalankan memelihara sarana dan prasarana sehingga dapat berfungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tegas Ahmad Triadi. (ADHE/DIKSIPRO)
