Pelabuhan Penyeberangan Sei. Jepun Rawan Musibah

NUNUKAN – Kerap menjadi tempat berkumpul banyak orang serta kondisi sejumlah fasilitas pendukung banyak dalam kedaan rusak, sisi ujung pelabuhan penyeberangan Sei. Jepun di Kecamatan Nunukan yang menjorok ke laut, dinilai rawan terjadi musibah yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Kondisi memprihatinkan pada fasilitas penghubung transportasi air dari Nunukan ke Dermaga Mantikas di Pulau Sebatik tersebut juga diperburuk dengan keberadaan pos penjualan tiket penumpang dan kendaraan bermotor. Selain membuat suasana jadi kumuh dan ‘penyumbang’ terciptanya kesemrawutan, disadari atau tidak keberadaan pos penjualan tiket tersebut juga berpotensi menjadi diantara penyebab jika musibah yang dikhawatirkan itu terjadi.

Menjadi perhatian anggota DPRD Nunukan saat melaksanakan monitoring LKPJ Bupati tahun 2024 di Lokasi tersebut, kondisi yang terjadi pada pelabuhan tersebut diharapkan segera disikapi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kehadiran tiga anggota DPRD Nunukan asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Nunukan Selatan, Rahma Leppa, Andi Fajrul Syam dan Hasbi di Pelabuhan Penyeberangan Sei. Jepun saat itu, Rabu (16/4/2025) guna mengawasi hasil pekerjaan pembuatan pagar, perbaikan dermaga serta Pembangunan fasilitas WC umum.

Seperti dikatakan Andi Fajrul, dengan bidang yang tidak terlalu luas, bagian ujung pelabuhan menjadi semakin sempit dengan keberadaan pos penjualan tiket dimaksud. Sementara itu, beberapa bagian pagar pengaman terlihat sudah mengalami kerusakan.

Ketika banyak kerumunan orang, misalnya saat bersamaan terjadi pertemuan antara penumpang yang akan berangkat dengan penumpang datang, Pelabuhan akan mengalami kelebihan daya tampung (overkapsitas) orang akan saling berdesakan.

“Hanya disebabkan dorongan atau senggolan kecil yang tidak disengaja saja, bisa membuat orang kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari dermaga. Ancaman keselamatan lainnya, ketika kondisi air laut tengah pasang dalam,” kata Ketua Komisi II di DPRD Nunukan ini.

Mempertimbangkan agar tidak disesali belakangan hari, Andi Fajrul mengomunikasikan kekhwatirannya itu pada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Nunukan, M. Amin yang langsung menuju lokasi setelah menerima infomasi adanya kegiatan monitoring anggota DPRD Nunukan di wilayah kerjanya tersebut.

Bak gayung bersambut, kekhawatiran Andi Fajrul tersebut ternyata juga tengah menjadi pemikiran pihak Dishub untuk memindah bangunan pos penjualan tiket dari ujung pelabuhan ke tempat yang lebih aman dan tertata rapi.

“Kami juga melihat keberadaan pos penjualan tiket tersebut tidak semestinya di ujung dermaga. Harus dipindahkan ketempat lebih aman dan nyaman,” ujar Amin.

Mendampingi Kadishub Kabupaten Nunukan, Kepala UPT Pelabuhan Sei Jepun, Agus Rauf menunjuk akternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat keberadaan pos penjualan tiket nanti dipindahkan. Lokasinya berdampingan dengan bangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pusajera) yang dikelola Dishub Kabupaten Nunukan namun kondisinya saat ini cukup memprihatinkan karena sepi pengunjung.

“Selain soal keamanan dan keselamatan, keberadaan pos penjualan tiket ditempat yang baru juga akan menghidupkan suasana Pujasera yang secara otomatis berdampak positif terhadap perkembangan UMKM di daerah ini,” terang Agus Rauf.

Menghindari terjadi penumpukan orang di ujung dermaga, lanjutnya, dilakukan penertiban terhadap calon penumpang yang hanya diperkenankan memasuki kawasan dermaga menjelang keberangkatan transportasi laut yang akan ditumpanginya.

Jika ada kendala, lanjut Agus Rauf, tentunya merubah kebiasaan masyarakat pengguna jasa dermaga yang sudah cukup lama terbiasa membeli tiket dan menunggu jadwal keberangkatan di ujung dermaga.

Merubah sebuah kebiasaan masyarakat yang berlangsung sudah cukup lama, menurut anggotaa DPRD lainnya, Hasbi memang bukan hal mudah. Namun ketika aturan yang diterapkan merupakan perubahan untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik dari sebelumnya, lanjut Hasbi dibutuhkan ketegasan, semangat dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi yang memiliki kewenangan.

“Rakyat itu diatur oleh pemerintah. Bukan sebaliknya. Jika diberikan pemahaman secara baik, masyarakat pasti memahami dan akan patuh,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, ada baiknya jika terlebih dahulu dilakukan semacam trials terhadap wacana tersebut agar potensi persoalan yang muncul dapat terdeteksi lebih awal untuk menentukan alternatif solisinya.

“Selain itu, juga menyangkut anggaran yang nanti direkomendasikan DPRD dalam mendukung program tersebut. Jangan sampai anggaran yang sudah diperjuangkan malah menjadi sia-sia akibat pelaksanaan programnya ternyata tidak efektif,” kata Hasbi lagi.

Sepakat dengan konsep penanganan penumpang yang akan diterapkan di kawasan dermaga penyeberangan di Sei. Jepun ini, baik Andi Fajrul Syam maupun Hasbi berharap Dishub Kabupaten Nunukan segera menindaklanjuti dengan usulan kegiatannya agar dapat terakomodir di dalam anggaran perubahan mengingat antisipasi keselamatan masyarakat pengguna jasa Dermaga Penyeberangan Sei. Jepun ini harus disegerakan. (ADHE/DIKSIPRO)