Panen Perdana Jagung di Nunukan Dibayangi Persoalan Gudang dan Modal Petani

NUNUKAN – Program pengembangan 100 hektar lahan jagung yang digagas Perum Bulog di Kabupaten Nunukan mulai menuai sorotan. Di balik optimisme peningkatan produksi pangan, muncul kekhawatiran soal kesiapan fasilitas penunjang yang dinilai dapat menentukan nasib para petani ke depan.

Persoalan itu mencuat dalam sesi diskusi usai kegiatan Panen Perdana Jagung yang digelar Dewan Pengurus Pusat Komite Indonesia Bersatu (DPP-KIB) Kalimantan Utara di Nunukan, Kamis (14/5/2026).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mempertanyakan kesiapan Perum Bulog dalam menyediakan gudang penampungan hasil panen jagung dari para petani di Nunukan.

Menurut politisi muda Partai NasDem itu, tanpa fasilitas pergudangan di daerah, petani justru berpotensi menanggung biaya tambahan untuk mengirim hasil panen ke Tarakan agar dapat dibeli Bulog.
“Jangan sampai petani yang berharap untung, malah mendapat buntung,” tegasnya.

Ia menilai persoalan distribusi dan penyimpanan hasil panen harus dipikirkan sejak awal, agar program pengembangan jagung tidak hanya terlihat baik di atas kertas, namun benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah perwakilan Perum Bulog bidang organisasi pembelian, Karmila, memastikan Bulog memang siap menyerap hasil panen jagung dari Nunukan sesuai standar kualitas yang ditentukan. Namun hingga kini belum ada rencana pembangunan gudang jagung di wilayah tersebut.

“Kami memastikan Bulog akan membeli berapa pun hasil panen jagung dari Nunukan sesuai kadar standar yang ditentukan. Tapi belum ada rencana untuk membangun gudang di Nunukan,” ujarnya.

Tak hanya soal gudang, Bulog juga menegaskan bahwa kebutuhan modal awal pembukaan lahan masih menjadi tanggung jawab kelompok tani maupun petani peserta program.

Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha perkebunan jagung dalam skala besar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP KIB Kalimantan Utara, Andi Lempong, berharap DPRD Nunukan bersama pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui dukungan anggaran dari APBD.

“Nanti kami minta DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk membahas kebutuhan anggaran yang bisa disiapkan bagi petani, karena mereka juga bagian dari masyarakat yang harus didukung,” kata Andi Lempong.

Program pengembangan jagung di Nunukan sendiri diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Namun tanpa dukungan infrastruktur dan permodalan yang memadai, mimpi menjadikan Nunukan sebagai sentra jagung baru di Kalimantan Utara dinilai masih menghadapi jalan panjang. +ADHE/DIKSIPRO)