Kejelasan Batas Negara di Pulau Sebatik Harus Segera Dituntaskan
Andi Mulyono : “Fakta sejarah kolonial Belanda bisa jadi dasar hukum,:
NUNUKAN – Prihatin terhadap belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait status wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Andi Mulyono memastikan akan mendesak Pemerintan Pusat menggunakan rujukan sejarah kolonial Belanda sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perbatasan dimaksud.
Menurut Andi Mulyono, sampai hari ini, belum ada ketegasan hukum yang mutlak soal batas antara kedua negara kita di Pulau Sebatik. Hal tersebut sangat rawan karena beresiko menjadi celah pada konflik kepentingan dan melemahkan posisi Indonesia di kawasan perbatasan.
Sejarah kolonial Belanda, terangnya, menyimpan dokumen dan peta yang merekam batas wilayah administratif Hindia Belanda, yang kini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen tersebut, kata Andi Muliyono harus dijadikan rujukan utama dalam pembuktian klaim wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kita tidak boleh mengabaikan fakta sejarah. Konsepsi perbatasan yang diwariskan Belanda harus diangkat kembali sebagai landasan yuridis dalam membela kedaulatan kita. Ini bukan sekadar isu lokal, tetapi menyangkut eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh atas wilayahnya,” tegas Ketua Komisi I di DPRD Nunukan ini, Senin (09/06/2025).
Lebih lanjut, ditekankan tentang pentingnya sinergi antara pendekatan hukum historis, hukum positif nasional, dan instrumen hukum internasional dalam menangani persoalan perbatasan.
Politisi Gerindra itu juga mendorong keterlibatan aktif dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Informasi Geospasial untuk menelusuri arsip-arsip sejarah dan memperjuangkan posisi Indonesia dalam forum internasional.
“Dalam hukum internasional, bukti historis dan penguasaan administratif de facto menjadi sangat penting. Kita harus memanfaatkan semua instrumen yang kita miliki, termasuk sejarah kolonial, untuk menegaskan bahwa Pulau Sebatik sepenuhnya adalah milik Indonesia,” tutur Andi Muliyono.
Sebagai wakil rakyat, dia memastikan bahwa Komisi I DPRD Nunukan akan terus mengawal isu ini secara serius. Dirinya akan membuka ruang kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional demi penyelesaian yang sah, adil, dan berpihak pada kedaulatan Indonesia.
“Ini bukan soal klaim semata, ini soal harga diri dan ketegasan negara di mata dunia,” katanya lagi. (ADHE/DIKSIPRO)
