Pelayanan Publik Berkualitas Harus Dilihat dari Sudut Pandang Masyarakat

NUNUKAN – Politeknik Negeri Nunukan (PNN) secara aktif menyuarakan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar penilaian sepihak dari penyedia layanan.
‎
‎Melalui pandangan strategis yang disampaikan oleh Dosen Alat Berat di PNN, Denny Hendra Cipta ST., M.Eng., peran Forum Konsultasi Publik (FKP) ditegaskan sebagai jembatan vital yang menyelaraskan kemampuan pemerintah dengan harapan warga.
‎
‎‎Pernyataan ini disampaikan Denny pada Sabtu (31/7/2026), menegaskan kontribusi nyata PNN dalam memberikan masukan akademis dan praktis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nunukan.
‎
‎‎”Apakah pelayanan publik itu dinilai baik hanya karena penyedia layanan merasa sudah berusaha maksimal? Ternyata tidak. Kualitas pelayanan sejati justru terasa dari sudut pandang masyarakat yang menerimanya,” ujar Deni membuka pandangannya.
‎
‎‎Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di Nunukan, Politeknik Negeri Nunukan menekankan bahwa standar pelayanan publik tidak bisa hanya ditentukan sepihak oleh penyedia layanan. Suara masyarakat harus didengar dan dijadikan acuan utama. Inilah alasan mengapa FKP menjadi sangat penting,sebagai ruang pertemuan antara harapan warga dan kemampuan pemerintah, agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.
‎
‎‎”Standar pelayanan publik memiliki sudut pandang yang berbeda antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Karena itu, forum seperti ini penting agar kedua pandangan tersebut dapat dipertemukan,” tegas Deni.
‎
‎‎Politeknik Negeri Nunukan mengingatkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada keramahan dan kompetensi petugas. Sarana dan prasarana yang memadai memegang peran sama pentingnya. Ruang tunggu yang luas, fasilitas yang bersih, akses yang mudah. Semua itu berkontribusi langsung pada kenyamanan masyarakat saat mengurus kebutuhan mereka.
‎
‎‎”Pelayanan bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusianya, tetapi sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Deni.
‎
‎‎Bayangkan petugas yang sangat ramah, tetapi warga harus berdiri berdesakan berjam-jam di ruang sempit dan panas. Kenyamanan pelayanan tentu terasa jauh dari ideal. Melalui FKP, masukan-masukan kritis seperti ini dapat tersampaikan secara langsung dan terstruktur.
‎
‎‎Tidak hanya mengkritisi sisi penyedia layanan, Politeknik Negeri Nunukan juga mengingatkan masyarakat bahwa kualitas pelayanan yang baik membutuhkan kerja sama dua arah. Kepatuhan terhadap prosedur juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Terkadang justru upaya mencari “jalan pintas” tanpa mengikuti aturan yang berlaku yang memperlambat dan mengganggu kelancaran pelayanan bagi semua orang.
‎
‎‎”Terkadang masyarakat berupaya mencari jalan pintas untuk memperoleh layanan lebih cepat tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Padahal kepatuhan terhadap aturan adalah bagian dari dukungan kita bersama untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, adil, dan tertib,” pesan Deni.
‎
‎‎Inti dari FKP bukan sekadar mengeluh atau memberi pujian. Lebih dari itu, forum ini menjadi bahan evaluasi nyata bagi OPD untuk terus memperbaiki diri, dari sisi kebijakan, sikap petugas, hingga kelengkapan fasilitas. Masukan yang dikumpulkan bukan sekadar catatan, melainkan peta jalan untuk menyempurnakan pelayanan publik secara berkelanjutan.
‎
‎‎Dengan kata lain, pelayanan publik yang prima adalah hasil dari keselarasan antara apa yang pemerintah berikan dan apa yang masyarakat butuhkan. Dan Politeknik Negeri Nunukan hadir untuk memperkuat jembatan tersebut. Melalui pandangan kritis namun konstruktif dari para pengajarnya, PNN menunjukkan bahwa kehadiran perguruan tinggi vokasi di Nunukan tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga turut membangun tata kelola daerah yang lebih baik, transparan, dan berpusat pada kepentingan masyarakat. (ADHE/DIKSIPRO)