NUNUKAN – Rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan. Langkah penolakan tersebut ditandai dengan aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung DPRD Nunukan, Rabu (31/8/2022).
Dalam orasinya, juru bicara HMI, Rahman menegaskan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, di tengah inflasi dan keadaan perekonomian masyarakat belum pulih pasca dilanda pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak besar terhadap perekonomian rakyat. Untuk itu, kami menolak dengan tegas kenaikan harga BBM,” teriaknya melalui alat pengeras suara.
Tidak hanya mengerahkan puluhan aktivis, pada aksi unjuk rasa yang digelar, para mahasiswa juga mengusung spanduk berisi tuntutan agar Pemerintah Pusat mengusut tuntas mafia migas yang diduga menjadi dalang rencana kenaikan harga BBM ini.
Saat itu, mahasiswa pengunjuk rasa mendesak sejumlah anggota DPRD yang turun ngantor pada hari itu agar menemui dan memberikan statemen terkait penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang diwacanakan Pemerintah Pusat.
Mewakili rekan-rekannya, salah seorang anggota DPRD Nunukan, Wilson menegaskan tentang hal yang disuarakan oleh gabungan mahasiswa ini menjadi fokus yang juga akan diperjuangkan DPRD Nunukan.
“Apa yang dirasakan masyarakat, kami juga merasakannya. Karena kami adalah wakil rakyat. Apalagi dalam dua tahun terakhir ini negara dilanda oleh persoalan Covid-19 yang begitu berat,” tutur Wilson.
Dibenarkan, langkah menaikkan harga BBM oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia yang kondisinya dapat dipahami oleh semua pihak.
Namun, pada saat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil seperti sekarang ini, DPRD Nunukan kata Wilson, akan berupaya menindaklanjuti keresahan yang tengah terjadi di masyarakat dan seluruh tuntutan pengunjuk rasa yang dilakukan hari ini.
“Kami (DPRD) tentu tidak tinggal diam. Kami menyadari benar apa yang akan dirasakan masyarakat akibat terjadinya kenaikan harga BBM,” kata Wilson.
Usai berorasi menyampaikan tuntutan serta mendengarkan jawaban dari wakil rakyat di parlemen, para mahasiswa mengikuti hearing di Ruang Ambalat I Gedung DPRD Nunukan untuk berdialog lebih lanjut terkait rencana kenaikan harga BBM yang mulai digulirkan pemerintah. (DEVY/DIKSIPRO)
