NUNUKAN – Pemkab Nunukan kembali meraih sebuah penghargaan atas prestasi yang dicapai. Penghargaan yang diberikan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid untuk partisipsi daerah ini terhadap Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Raihan penghargaan tersebut disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dalam acara Rangkaian hari HAM sedunia ke 76 tahun, Jakarta Timur, Selasa 10 Desember 2024, lalu. Di antaranya selain pelayanan publik berbasis HAM, ada penghargaan implementasi bisnis berbasis HAM, serta launching indeks hak asasi manusia Indonesia.
Penghargaan yang diperoleh Pemkab Nunukan tersebut ternyata harus melalui penilaian yang cukup panjang dengan 120 indikator, sebagaimana yang disampaikan Kepala Bidang HAM dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KaltimTara, Prof. Dr. hj. Umi Laili Yuhana, S.H, M.H.
“Banyak sekali data yang harus dikumpulkan jadi ini adalah perjuangan panjang karena menyangkut hak-hak masyarakat dari segala macam sektor. Disana harus mengisi 120 indikator bagaimana hak atas kesehatan dilaksanakan, bagaimana hak pendidikan dilaksanakan termasuk hak lingkungan hidup, air yang bersih dan lain sebaginnya,” ujarnya kepada media saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2024).
“Memang setelah kami kumpulkan datanya maka Kabupaten Nunukan ini menjadi salah satu kabupaten yang dinyatakan layak sebagai kabupaten yang peduli HAM dan ini atas kerja keras pemerintah daerah mudah-mudahan dengan predikat sebagai kabupaten yang peduli HAM,” tambah Umi Laili yang berharap kesuksesan Kabupaten Nunukan kali ini selalu dapat dipertahankan dan penghargaan terhadap HAM benar-benar dilaksanakan.
Selaku Kabid HAM, Umi Laili berpesan agar prestasi yang dicapai ini sebatas seremonial diperolehnya sebuh penghargaan dari menteri Hak Asasi Manusia. Namun memberi dampak pada seluruh masyarakat terkait ketaatan terhadaap terlaksananya perlindungan maupun penghormatan HAM.
“Semoga, dengan predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM ini Kabupaten Nunukan bisa mempertahankan dan bisa melaksanakan memberikan pemenuhan terkait hak-hak bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan,” tuturnya. (Adv)
