Nunukan

DOB Sebatik Adalah Impian Masyarakatnya

Andi Mulyono : “Jangan berasumsi tanpa kajian,”

NUNUKAN – Pernyataan kontra terhadap tidak perlu Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Pulau Sebatik jika terbangun jembatan yang menghubungkan langsung dengan Pulau Nunukan akhirnya datang dari Ketua Forum Ketahanan Nasional (Fortanas) Kalimantan Utara, Andi Mulyono.

Andi Mulyono menegaskan, pentingnya Pulau Sebatik menjadi DOB jangan dilihat dari sisi ruang lingkupnya yang kecil. Tapi dari sisi efisiensi pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Terutama pada pelayanan administrasi.

Sebagai wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia, kata Andi Mulyono, masyarakat Sebatik yang ingin bepergian ke kota Tawau, Malaysia, secara administrasi harus ke Nunukan terlebih dahulu. Konsekuensinya, membutuhkan waktu yang lebih lama serta pengeluaran biaya yang lebih besar.

“Secara ekonomi, waktu dan tenaga, hal itu sangat merugikan masyarakat Sebatik. Status DOB merupakan impian masyarakat Sebatik sudah sejak lama,” kata Andi Muyono, Selasa (18/10/2022).

Karenanya, mewakili harapan mayoritas masyarakat Sebatik, Ketua Fortanas ini mengaku sangat tidak sepaham dengan pendapat yang menyebutkan Sebatik tidak perlu dimekarkan dengan otoritanya sebagai Kota Madya.

Dengan telah dibangun Pos Lintas batas Negara (PLBN) di Sebatik, menurut Mulyono, minimal dapat menjadi salah satu alasan kuat untuk menjadikannya sebagai Kota Madya atau Kota Administrasi  yang mempunyai posisi pelayanan langsung kepada masyarakat setempat maupun masyarakat luar Sebatik yang datang dan akan melakukan perjalanan kunjungan ke negara tetangga Malaysia.

Kasus-kasus pelanggaran keimigrasian atau praktik penyelundupan orang secara ransparan ke Malaysia, lanjut Mulyono merupakan dampak dari kendala pelayanan admnistrasi yang dialami di Sebatik.

Dengan keterbatasan jumlah aparatur masing-masing institusi yang dibutuhkan juga menjadi kesulitan dalam menggatasi tindak pelanggaran keimigrasian serta penyelundupan manusia tersebut.

Termasuk kendala di lapangan dalam menyikapi secara tegas bentuk-bentuk kejahatan lainnya, hanya lantaran jumlah aparat penegak hukum yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah penduduk Pulau Sebatik.

“Orang hanya melihat bahwa masyarakat yang ada di Pula Sebatik saat ini merupakan warga penduduk setempat yang sehari-harinya memang tinggal di Sebatik. Sebenarnya, banyak juga warga transit yang akan memasuki Malaysia secara ilegal dengan menunggu kesempatan lengahnya aparat keamanan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena tidak terlepas pada soal keamanan dan nyawa manusia.

Masyarakat yang memilih ‘kucing-kucingan’ agar bisa secara praktis menyeberang ke Malaysia, kata Mulyono lagi tidak bisa sepenunya dapat disalahkan. Hal itu lebih disebabkan mereka terhambat dalam hal mendapatkan pelayanan administrasi.

Tidak sedikit warga Sebatik yang memiliki hubungan emosional sangat dekat dengan warga negara tetangga Malaysia. Apalagi memang  berada pada satu daratan dengan Malaysia. Sehingga, pada prinsipnya, perlu atau tidak Sebatik dijadikan DOB diserahkan keputusannya kepada pemerintah.

“Karena keputusan tepat yang akan dibuat pemerintah tentunya didasari melalui kajian-kajian kuat dengan dasar pertimbangan berbagai aspek. Bukan berdasar asumsi orang perorang tanpa melalui kajian,” tegasnya.(DEVY/DIKSIPRO)

Komentar

Related Articles

Back to top button