Warsito Bantah Aplikasi PPDB Tahun 2022/2023 Kaltara Abal-Abal

NUNUKAN – Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Wilayah Nunukan, Warsito membantah statemen Ketua LSM Panjiku, Mansyur Rincing yang mengkritisi aplikasi Penerimaan Siswa Didik Baru tahun 2022/2023 produk panitia Provinsi Kalimantan Utara yang dianggap abal-abal

Menurut Warsito, aplikasi yang dikembangkan oleh tim PPDB Provinsi Kaltara itu sudah sesuai dengan Permendikbud no 1 tahun 2021. Bahwa siswa yang tidak tertampung melalui jalur afirmasi maupun zonasi karena daya tampung sekolah negeri tidak sama dengan jumlah lulusan SMP/sederajat di wilayah Nunukan kota, kata Warsito, tersedia sekolah swasta yang tidak kalah kualitasnya dibanding sekolah negeri.

“Sekolah swasta tersebut bisa menerima calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Perlu dukungan semua pihak agar sekolah swasta bisa tetap eksis,” katanya.

Mengenai siswa yang tertolak melalui jalur afirmasi dan diarahkan ke sekolah swasta, lanjut dia, sebagai langkah agar jangan sampai ada anak dari kalangan keluarga kurang mampu akhirnya tidak sekolah.

“Mereka harus tetap sekolah dengan biaya seringan ringannya. Bahkan kalau mungkin gratis karena mereka memiliki KIP dan PKH dst. Negara menjamin siswa dari keluarga tidak mampu harus digratiskan biaya pendidikannya,” kata Warsito lagi.

Sebagai jalur alternatif terhadap siswa yang tidak lolos pada sekolah dengan zonasi yang sama, lanjutnya, maka sesuai aturan, anak tersebut akan didistribusikan ke sekolah yang masih tersedia kuota untuk siswa baru yang diterima. Misalnya di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan dan SMK Negeri 1 Nunukan. Pelaksanaanya, kata Warsito lagi, mereka akan terus memonitor sehingga tidak ada anak dari kalangan keluarga tidak mampu tidak sekolah karena alasan biaya.

Warsito mengakui memang beberapa kali terjadi semacam gangguan yang membuat user dan operator di sekolah tidak bisa mengaksesnya. Saat dikonfirmasi kepada panitia di provinsi, hanya karena aplikasi tersebut sedang dilakukan maintenance.

“Tidak benar kalau aplikasi itu abal-abal. Jika ada data calon siswa yang urutannya berubah-ubah menjadi turun atau naik, karena tengah dilakukan updating oleh system sesuai perangkingan untuk dipermanenkan,” katanya lagi.

Namun untuk menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi dimaksud, karena kapasitasnya sebagai koordinator di kantor cabang dinas yang menyelenggarakan PPDB, dirinya tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Yang lebih faham, kata dia adalah panitia di provinsi sebagai pengembang aplikasi tersebut. (INNA-FAHMI/DIKSIPRO)