NUNUKAN – Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, S. Sos., dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jumat (18/03/2022), mengusulkan Inpres eks Outstanding Boundary Problem (OBP).
Usulan kepada Pemerintah Pusat tersebut diajukan mengingat Kecamatan Lumbis Pansiangan merupakan wilayah yang memiliki eks OBP. Sehingga realisasinya nanti dapat meningkatkan Indek Pembangunan (IP) Daerah Perbatasan.
“Wilayah itu secara sah menjadi wilayah NKRI pada Tahun 2019. Hingga saat ini belum ada masterplan yang dilakukan tentang bagimana rencana pembangunan di kawasan tersebut dilakukan,” ucap Lumbis.
Dijelaskan, usulan dimaksud merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui sejumlah Kepala Desa yang ada di Kecamatan Lumbis Pansiangan terhadap pembangunan di wilayah tersebut agar tidak mubazir.
“Kami sudah memperjuangkannya agar tetap menjadi bagian dari NKRI. Tapi sayangnya, hingga saat ini belum ada juga sentuhan pembangunannya,” kata Lumbis lagi.
Beberapa mekanisme diajukan terkait rencana pembangunan di wilayah eks OBP tersebut. Salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan pembangunan yang diperlukan, di antaranya kawasan pemukiman penduduk didukung dengan sarana dan prasarananya.
Alasan lainnya, karena pembangunan di wilayah perbatasan, kata Lumbis lagi, merupakan tanggung jawab Pemerintah.
“Kami berfikir wilayah itu nantinya bisa menjadi semacam Small City Border atau kota perbatasan dengan jarak terdekat antara dua negara ,” harapnya.
Menanggapi usulan tersebut, disebutkan bahwa pihak BNPP akan segera menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan Kedeputian yang bersangkutan.
“Oleh BNPP, kami juga diminta untuk menyurati Sekretariat Kabinet untuk menyampaikan aspirasi ini,”tambahnya.
Selaku pejabat Camat setempat, Lumbis bersama beberapa Kepala Desa yang ada akan menyampaikan kepada Bupati Nunukan untuk melaksanakan roadshow bersama dengan kementerian lembaga terkait agar ex OBP Sungai Sumantipal segera dibangun.
Pertemuan FGD yang berlangsung saat itu juga dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta diikuti beberapa pejabat Camat dari wilayah perbatasan. (DEVY/DIKSIPRO)
