Foto : Hj. Rahma Leppa memeriksa absen manual di salah satu Kantor Dinas
NUNUKAN – Banyak mendapati Aparat Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honor masih berada di jalan pada saat jam kerja menimbulkan keprihatinan pada Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa. Pejabat ini mengindikasikan, ASN maupun tenaga honor dimaksud telah melanggar kedisiplinan jam kantor.
Alasan tersebut membuat Hj. Rahma Leppa mengambil langkah cepat berinisiatif melakukan inspeksi mendadak pada beberapa instansi guna memastikan kecurigaannya.
“Saat melintasi beberapa ruas jalan utama, saya sering dan banyak melihat ASN maupun tenaga honor masih lalu lalang dijalan raya. Padahal saat itu merupakan jam kerja,” kata Rahma Leppa.
Menurut pejabat ini, temuannya tersebut mungkin saja ASN atau tenaga honor yang telat masuk kantor atau yang meninggalkan kantor saat jam kerja sedangkan kepastian yang bersangkutan adalah ASN atau tenaga honor yang bekerja pada instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, lanjut Rahma, dilihat dari pakaian yang dikenakan bersangkutan.
Pada beberapa instansi yang menjadi sasaran inspeksinya, kecurigaan Ketua DPRD Nunukan ini memang nyaris tidak terbantahkan. Misalnya saja pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan, kehadiran tiba-tiba Ketua DPRD Nunukan yang didampingi beberapa orang anggota ini mendapati hanya sedikit ASN maupun tenaga honor yang saat itu berada ditempat.
Termasuk seorang pejabat penting yang mestinya berada dikantor saat Kepala Kantor melakukan tugas luar menjadi sorotan tajam Rahma Leppa.
“Mestinya pejabat ini ‘kan harus berada dikantor saat kepala (Kantor) melakukan tugas luar. Pegawai lainnya juga mana. Kok sepi sekali,” kata Rahma.
Para ASN dikantor yang berlokasi di Jl. Rusunawa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan inipun semakin tidak bisa mengelak saat Ketua DPRD ini minta diperlihatkan absensi manual kehadiran pegawai maupun tenaga honor yang pada kolom tandatangan terlihat banyak yang tidak terisi.
Mendapat penjelasan tentang ketentuan shift hari kerja selama pandemi, Rahma Leppa memakluminya. Namun menurut dia, fakta dilapangan yang ditemukan masih tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
“Jangan kebijakan masa pandemi dijadikan alasan. Kalau masih sesuai ketentuan, ya bisa diterima tapi kalau prosentase kehadiran sangat kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ya tidak boleh begitu,” tegas Rahma.
Selain kedisiplinan pegawai, masalah kebersihan kantor dan lingkungannya juga menjadi perhatian oleh Ketua DPRD dan rombongan saat melakukan sidak. Misalnya saaj saat mengunjungi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan.
Menurut Rahma, banyaknya jumlah anggota yang mestinya bisa diberdayakan di kantor ini ternyata tidak berbanding lurus dengan kebersihan lingkungan kantor.
Terkait jumlah pegawai yang tidak berada ditempat saat dikunjungi Ketua DPRD, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah S. Hut, M. AP mengatakan anggota mereka lebih banyak bertugas dilapangan atau ditempatkan pada beberapa titik yang membutuhkan penugasan anggota Satpol PP.
“Misal saja di RSUD, kami (Satpol PP) menempatkan banyak personil disana sesuai yang dibutuhkan dan absensi kehadiran bekerja mereka tidak harus dilakukan dikantor Satpol PP,” terang Rohadiansyah.
Kantor Badan Perbatasan Kabupaten Nunukan yang juga dikunjungi Rahma Leppa menjadi lebih aman dari sorotan atau kritik Ketua DPRD ini. Prosentase kehadiran pegawai, terutama unsur pemegang jabatan diinstansi ini lengkap berada ditempat saat sidak tersebut digelar. (PND/Diksipro)